Agung Laksono luruskan Yasonna: Perpres bukan buat pengesahan Golkar
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono mengklarifikasi pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut Presiden Jokowi akan teken perpres kepengurusan Golkar. Agung menilai, polemik itu terjadi lantaran ada miskomunikasi.
Agung menjelaskan, Perpres yang dimaksud oleh Yasonna yakni untuk bebas visa ke 40 negara, bukan kepengurusan Golkar. Agung sendiri mengaku sudah berkomunikasi dengan Yasonna untuk meminta penjelasan akan hal ini.
"Bukan (Perpres untuk Golkar) Saya tadi pagi sudah berkomunikasi dengan Menkum HAM. Saya mengkonfirmasi ternyata perpres itu untuk bebas visa 40 negara. Bukan untuk SK pengesahan kepengurusan parpol," kata Agung di DPP PKB, Jl Raden Shaleh, Jakarta, Rabu (18/3).
Agung menegaskan, jika partainya hanya membutuhkan SK dari Menkum HAM untuk ditetapkan sebagai partai yang sah. Oleh karena itu, Jokowi tak perlu menerbitkan Perpres.
"Kita cukup SK pemerintah, yang di mana yaitu SK dari Menkum HAM," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengatakan, Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.
Menurut Yasonna, kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono itu telah disetujui Kementerian Hukum dan HAM dan diajukan kepada Presiden.
"Ini perpresnya akan segera dikeluarkan oleh presiden dalam waktu dekat. Sudah dilaporkan pada presiden dalam rapat kabinet kemarin," ujar Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3).
Yasonna mempersilakan kubu Aburizal Bakrie (Ical) apabila hendak mengajukan gugatan. Yasonna mengaku tidak takut digugat kubu Ical. "Silakan saja, kita akan layani, kalau digugat kita layani, gak apa-apa," ujar Yasonna.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPeristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaKalimat Guntur Soekarno itu justru meluruskan agar relawan tidak perlu jauh-jauh membahas soal pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaGus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaKaesang menyebut pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan Jokowi kepada PSI yang menargetkan lolos ke parlemen pada Pileg 2024.
Baca Selengkapnya