Merdeka.com - Rapat konsultasi yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyikapi status Setya Novanto sebagai ketua DPR, terpaksa ditunda. Ketidakhadiran sejumlah fraksi dalam rapat konsultasi tersebut menjadi pertimbangan MKD memutuskan menunda rapat.

Ketua MKD, Sufmi Dasco enggan menyebut fraksi yang tidak bisa hadir dalam rapat konsultasi. Dia menilai wajar ada fraksi yang tidak hadir dalam rapat. Apalagi undangan yang dikeluarkan MKD tergolong mendadak. Sementara, MKD menginginkan pimpinan fraksi harus hadir, tanpa diwakili.

"Kami maunya komplit agar ada pandangan yang komplit," ujar Dasco saat ditemui awak media di kompleks parlemen DPR-RI, Selasa (21/11).

Dia menampik ketidakhadiran beberapa fraksi pada rapat internal MKD itu karena ada penilaian tidak ada aturan diwajibkannya pimpinan fraksi pada rapat internal MKD. Politisi Gerindra itu kembali menegaskan, alasan utama ketidakhadiran sejumlah fraksi dengan alasan waktu yang mendadak.

Dasco menyampaikan bahwa Golkar, sebagai fraksi yang berkaitan dengan pembahasan tersebut hadir dalam rapat tersebut. "Sebenarnya mayoritas fraksi itu bisa datang cuma namanya saja konsultasi biar bisa saling kasih masukan saling diskusi," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, wakil ketua MKD Syarifuddin Suding mengatakan rapat konsultasi terkait masa depan Setya Novanto penting dilakukan untuk meminta pertimbangan fraksi. Sebab, kasus Novanto berimplikasi pada marwah DPR.

"Hari ini MKD akan ambil sikap, saya sudah koordinasi dengan para pimpinan MKD, kita akan segera lakukan rapat. Karena kita memahami bahwa Novanto dalam sisi ditahan KPK," kata Sudding.