3 Partai 'Bergejolak' Setelah Pemilu 2019

Merdeka.com - Beberapa partai politik mengalami gejolak internal pasca Pemilu 2019. Ada yang sedang berebut kursi pimpinan partai, ada pula yang sedang bingung menentukan arah politik.

Turbulensi di masing-masing partai belakangan menjadi sorotan. Sebab, sebagian besar partai lainnya adem ayem pasca Pemilu 2019. Berikut ulasan selengkapnya:

Golkar

Internal Partai Golkar tengah bergejolak. Apalagi menjelang Munas, salah satu agendanya adalah perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Ada dua kandidat kuat, Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto.

Dua kandidat sama-sama mengklaim punya banyak dukungan. "Saya menangkap kuat dari pesan Pak Jokowi tentang memperkuat kepemimpinan yang sekarang ini sebagai isyarat bahwa kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto agar terus dilanjutkan," kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Sedangkan kubu Bamsoet mendapat dukungan dari ormas pemuda sayap Golkar. "Beliau adalah sosok yang peka terhadap aspirasi arus bawah dan sangat menghargai pertimbangan senior. Dengan sikap beliau ini kami makin yakin bahwa Mas Bamsoet adalah sosok yang tepat untuk diperjuangkan menjadi ketua umum pada munas nanti," kata Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) Abdul Aziz.

Demokrat

Internal Partai Demokrat juga sedang gejolak. Sejumlah elite Demokrat awalnya mulai bersuara menuntut pergantian kepemimpinan. Adalah Hengky Luntungan meminta agar posisi Ketua Umum Demokrat diganti. Saat ini posisi tersebut masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Hengky Luntungan merasa tak puas dengan kepemimpinan SBY.

"DPP harus segera melaksanakan kongres dipercepat selambat-lambatnya bulan September 2019 agar Partai Demokrat dapat diselamatkan untuk bisa besar kembali," kata pria yang menyatakan diri sebagai pendiri partai Demokrat itu.

Hengky merasa ada banyak pelanggaran Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) partai dilanggar oleh SBY. Pelanggaran yang dimaksud adalah membuat jabatan-jabatan struktur yang bukan hasil kongres, membuat organisasi Kogasma sebagai alat pemenangan Pilpres dan Pileg. Namun tidak maksimal bahkan gagal.

PAN

Internal Partai Amanan Nasional (PAN) juga sedang terbelah. Sejumlah kadernya ada yang memilih masuk pemerintahan Presiden Jokowi, namun sebagian lagi memilih menjadi oposisi.

Seperti anggota PAN daerah yang ingin gabung ke Jokowi. Hal ini diketahui setelah ketua umum PAN Zulkifli Hasan dua kali bertemu dengan para pengurus wilayah.

"Lebih baik bersama-sama dengan pemerintah membangun bangsa dan negara," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

Sedangkan kader dan simpatisan partai menginginkan tetap sebagai oposisi. Hal itu menanggapi posisi partai setelah Pemilu 2019 selesai. "Hampir seluruh jaringan Partai Amanat Nasional dan juga simpatisannya seluruh Indonesia menginginkan kita konsisten untuk melakukan oposisi konstruktif," Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

Sikap Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais juga sama. Amien menegaskan, PAN tidak akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi. "Saya jamin sama sekali enggak ada. Tidak mungkin," ujar Amien Rais.