15 Hari Jelang Pencoblosan, Jawa Tengah Kekurangan 3,3 Juta Surat Suara

Selasa, 2 April 2019 19:26 Reporter : Danny Adriadhi Utama
15 Hari Jelang Pencoblosan, Jawa Tengah Kekurangan 3,3 Juta Surat Suara Surat suara Pemilu 2019 rusak. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menemukan kekurangan 3.342.9870 surat suara di 35 kabupaten/kota. Sedangkan kebutuhan jumlah surat suara di Jateng sendiri untuk Pemilu 2019 mencapai 142 juta surat suara.

"Kurang 15 hari pencoblosan kita masih telusuri kekurangan surat suara. Terbanyak yang kurang di antaranya Sukoharjo 878.111 surat suara, Wonogiri 453.449 surat suara, Sragen 322.941, Grobogan 241.565, Boyolali 217.408, Kabupaten Magelang 173.772," kata Koordinator Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun usai menghadiri acara kampanye damai dan pendidikan politik, Selasa (3/4).

Dia menyebut, dari hasil pengawasan Bawaslu, kekurangan sejumlah surat suara ada beberapa hal di antaranya basis data KPU terdapat tambahan 2 persen DPT secara global, padahal kebutuhannya riilnya ada tambahan 2 persen per TPS-nya.

Adanya selisih hitung antara yang tertera di dus surat suara dengan jumlah lembaran setelah dihitung baik itu selisih terlalu banyak atau kurang.

"Selisih hitungan itu biasanya yang mengakibatkan tidak lolos sortir akibat rusak, terakhir paling krusial perusahaan percetakan memang belum mengirim surat suara ke kabupaten kota," jelasnya.

Kekurangan paling banyak, lanjut Anik, adalah surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota antara lain ada di Kabupaten Sukoharjo, surat di Kabupaten Pati, Kabupaten Klaten surat suara jenis DPRD Kabupaten, Kabupaten Grobogan untuk DPRD kabupaten Dapil V, Kabupaten Sragen untuk DPRD Kabupaten Dapil II, III, IV dan lain-lain.

"KPU harus bekerja keras dalam mengelola kebutuhan logistik pemungutan suara. Sesuai ketentuan, distribusi logistik pemilu harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan efisien," ujarnya.

Bawaslu Jateng meminta KPU segera bisa memenuhi kebutuhan surat suara di kabupaten kota yang masih belum menerima. Sedangkan, sesuai ketentuan, surat suara sudah harus terkirim secara lengkap paling lambat 30 Maret 2019.

"Kami mendorong KPU provinsi mendesak KPU RI untuk mempercepat proses pengiriman. Sebab pengadaan surat suara kewenangan sepenuhnya KPU RI," ungkapnya.

Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat mengaku saat ini tengah mengirimkan tim ke Jakarta untuk mengawal proses kelengkapan logistik di enam kabupaten kota yang masih belum menerima surat suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten.

"Tapi sudah ada kepastian bahwa dua hari lagi kekurangan itu sudah tercukupi dan segera didistribusikan," tutup Yulianto. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini