Warga Kabupaten Bekasi Tolak Rencana Pembelian Gas Melon Gunakan KTP, Ini Alasannya

Merdeka.com - Warga Kabupaten Bekasi kurang setuju dengan rencana pemerintah yang akan menerapkan pembelian LPG 3 kilogram menggunakan KTP. Masyarakat juga tidak mendukung jika hanya pangkalan resmi yang boleh menjual gas bersubsidi itu.

Menurut warga, rencana tersebut hanya akan menyulitkan mereka saat membutuhkan LPG 3 kilogram pada waktu yang tak terduga.

"Kurang setuju aja, kalau tiba-tiba gasnya habis pas lagi masak, terus mau belinya di mana kalau di warung sudah gak ada yang jual gas, kalau di pangkalan pastinya jauh," kata Lina (39), warga Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kamis (19/1).

Menurut Lina, jika pemerintah tetap memaksakan rencananya, maka keberadaan pangkalan atau sub-penyalur LPG 3 kilogram harus diperbanyak.

"Ya kalau sekarang kan pangkalan gas enggak banyak, tempatnya juga jauh, harus disiapkan dulu baru diterapkan rencananya," katanya.

Tidak Mudah Diterapkan

Yopi, pemilik pangkalan gas di Tambun Selatan mengatakan kalau rencana tersebut tidak mudah untuk diterapkan meskipun dia sudah berupaya melakukan pembatasan penjualan LPG 3 kilogram.

"Memang ada porsinya, kalau misalnya saya beli 100 tabung, 60 tabung jatah rumahan, 30 tabung buat eceran, 20 sisanya buat UMKM. Tapi, kalau tetangga sebelah saya tiba-tiba gasnya habis, sementara jatah rumahan sudah kosong, masak iya enggak saya kasih," katanya.

Selama ini, Yopi selalu mencatat secara manual nama pembeli LPG 3 kilogram dengan tujuan agar jatah gas bersubsidi tersebut terdistribusi dengan baik.

"Sudah saya catat sejak lima tahun lalu, kan saya kenal semua sama pembelinya. SOP-nya satu rumah hanya boleh satu. Waktunya seminggu sekali. Sedangkan UMKM sama eceran kalau enggak salah maksimal empat tabung sehari," ungkapnya.