Wapres Ma'ruf Sebut PDAM Merugi karena Tarif Air Bersih Rendah

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KASN) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (2/12). Dalam sambutan, Ma'ruf menjelaskan ketergantungan masyarakat terhadap air minum dalam kemasan (AMDK) cukup besar. Menurut survei sosial ekonomi nasional BPS, Maret 2019, kata dia, rumah tangga yang menggunakan AMDK sebagai sumber air minum utama mencapai 38,28 persen.

"Padahal harga AMDK ini mencapai rata-rata Rp2 juta per meter kubiknya," kata Ma'ruf dalam acara KASN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan tarif yang diterapkan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Menurut Ma'ruf saat ini pihak PDAM masih membandrol harga sangat rendah. Hal tersebut kata dia yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.

"Sebagai contoh tarif air bersih yang diberlakukan oleh PDAM Jakarta dan Depok hanya Rp7.000 per meter kubiknya, di Bogor bahkan hanya Rp4.500 per meter kubiknya. Dengan kondisi ini tidak mengherankan kalau 40 persen lebih PDAM mengalami kerugian karena tarif yang diberlakukan di bawah nilai full cost recovery (FCR)," ungap Ma'ruf.

Dia menjelaskan persoalan penentuan tarif berbagai proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM yang dilayani berbagai daerah adalah salah satu kendala. Tarif PDAM per meter kubik di berbagai daerah seringkali tidak ditentukan berdasarkan kriteria ekonomis, tetapi populis dan kadangkala politis.

"Tanpa disadari hal ini membebani masyarakat yang harus membeli AMDK sebagai sumber air minum utama dengan harga yang sangat mahal," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf pun berharap dengan adanya solusi pengaturan dan pengelolaan yang baik, penyediaan air minum aman melalui SPAM untuk masyarakat dengan skema kerja sama investasi pemerintah dengan pihak lain secara keekonomian dapat dilakukan. Sehingga kata dia hal tersebut jadi solusi perluasan cakupan layanan air minum yang aman bagi masyarakat.

58 Persen Kondisi Sungai di Indonesia Masuk Kategori Tercemar

Ma'ruf juga menjelaskan kualitas dan kuantitas sumber air baku di Indonesia perlu ditangani sungguh-sungguh. Berdasarkan status mutu air sungai di Indonesia, yang tersebar di tiap-tiap provinsi, 58 persen kondisi air sungai masuk dalam kategori tercemar sedang dan berat.

"58 persen kondisi air sungai di Indonesia jadi kategori tercemar sedang dan berat," kata Ma'ruf.

Sebab itu, dia meminta publik harus segera menanganinya. Begitu pula dengan akses terhadap sanitasi. Menurut dia, akses terhadap sarana sanitasi telah mencapai 75 persen.

"Namun permasalahan sanitasi tidaklah semata akses terhadap sarana sanitasi, tetapi lebih jauh lagi bagaimana kita mengelola limbah manusia di kawasan permukiman," ungkap Ma'ruf.

Kemudian terkait pengelolaan limbah (waste management) dan limbah manusia, kata Ma'ruf, tidak hanya berfungsi sebagai sarana sanitasi. Seperti septic tank hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara tidak mencemari lingkungan.

"Tetapi keberhasilan manajemen sanitasi sangat tergantung pada kemampuan pengelolaan limbah manusia berikutnya. Sayangnya dalam hal ini, Indonesia belum memiliki sistem pengelolaan limbah manusia yang terintegrasi dan diterapkan di berbagai wilayah," ungkap Ma'ruf.

Sebab itu, Ma'ruf berharap publik dapat membantu pemerintah untuk melakukan manajemen pengelolaan limbah manusia. Yaitu dengan cara yang lebih terintegrasi, mengedukasi hingga sosialisasi intensif kepada masyarakat.

"Menyiapkan rencana aksi yang jelas dan terukur dalam perbaikan pengelolaan limbah manusia tersebut," ungkap Ma'ruf.