Wapres JK Sebut Mendagri Harus Selektif Pilih Dinas Luar Negeri Kepala Daerah

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi terkait Surat Edaran Mendagri mengenai prosedur perizinan perjalanan dinas luar negeri oleh kepala daerah. Dia menilai yang menentukan kepentingan perjalanan dinas luar negeri adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Jika tidak diizinkan menurut JK adalah hak seorang menteri.

"Ya kan perlu izin, yang menentukan urgensi atau tidak tentu Mendagri. Kalau tidak ya tidak dikasih izin. Ada kriterianya, penting atau tidak," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (23/7).

Menurut JK, Mendagri juga harus memperhatikan pemberian izin setiap kepala daerah. Tidak semua dinas luar negeri diterima, JK menilai Tjahjo harus memilih apakah acara tersebut penting atau tidak.

"Kalau hanya jalan-jalan kalau hanya hadiri acara yang tidak kasih izin. Jadi justru di setiap menteri harus memeriksa izin itu, ya tidak semua izin itu harus diterima," ungkap JK.

Mendagri menurut JK harus memberikan waktu 10 hari sebelum tanggal keberangkatan. Diharapkan kata JK, Tjahjo memeriksa apakah perjalanan tersebut penting atau tidak.

"Iya.... memeriksa itu... penting tidak, urgen tidak gubernur pergi. yang namanya izin mesti begitu kan? kalo otomatis tiap permintaan dikasih izin itu bukan izin namanya, hanya pemberitahuan. padahal yang dibutuhkan izin," kata JK.