Wakil Ketua MPR Nilai Anggaran Besar Bukan Jaminan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menilai tingginya anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh negara tidak menjadi jaminan peningkatan pendidikan ke arah yang lebih baik.
Hal itu disampaikan pada saat memberi sambutan di Darul Hikam Education Conference 2020 di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat saat membahas arah baru pendidikan Indonesia Kamis, (5/3).
Muzani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini membeberkan kenaikan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 sebanyak Rp444 Triliun dari total APBN dan tahun 2019 naik sebesar Rp492 Triliun, namun ternyata tidak membawa pendidikan semakin membaik.
"Semakin besar anggaran pendidikan ternyata semakin kompleks masalahnya, namun pendidikan pun masih dikeluhkan di sana dan di sini. Bahkan pemerintah membuat kebijakan sertifikasi tenaga didik guru, hal itu belum menjadikan kualitas pendidikan semakin baik malah membuat guru semakin sibuk dengan proses administrasi agar dapat tambahan honor dari sertifikasi guru," kata Muzani lewat siaran persnya.
“Tadinya kita menyangka bahwa kekurangan biaya pendidikan menjadi problem dan sebab rendahnya mutu pendidikan kita, pemerintah pun mengeluarkan dana bos yang setiap waktu semakin besar. Dan setiap waktu semakin tinggi dana bos yang digelontorkan pemerintah, tapi itu pun belum menyelesaikan problem pendidikan," sambung Muzani.
Muzani kemudian mencontohkan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang berlatar belakang pendidikan guru agama yang pernah menjadi profesi selama hidupnya ternyata menjadi menteri.
"Dari proses panjang kita berpendidikan itu akhirnya kita berkesimpulan bahwa faktor utama yang tidak boleh kita lupakan adalah faktor ketuhanan, faktor tuhan tidak boleh kita sepelekan dalam pendidikan di Indonesia," ujar dia.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Tak Mampu, BUMN Jasindo Lakukan Kebijakan Ini
Kendala pelunasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi penghalang yang menghentikan langkah masyarakat miskin dalam meraih peluang.
Baca Selengkapnya8 Negara dengan Penduduk Paling Terpelajar, Apakah Indonesia Termasuk?
Negara-negara berikut mungkin dapat menjadi pilihan bagi Anda untuk menempuh pendidikan yang lebih berkualitas.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin Siapkan 6 Program untuk Sejahterakan Guru, Ini Daftarnya
Program ini sebagai bentuk menjaga pondasi pendidikan berkualitas untuk kemajuan bangsa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kekerasan Anak di Lingkup Pendidikan Kian Marak, Salah Siapa?
Dari laporan 141 kasus yang diterima KPAI, 35 persen di antaranya terjadi pada satuan pendidikan
Baca SelengkapnyaMarak Tawuran Remaja saat Ramadan, Polisi Tegaskan Proses Hukum Pelaku hingga Provokator di Medsos
Pelaku tawuran dipastikan akan ditindak secara tegas, bahkan mereka yang diamankan akan diberi sanksi tambahan berupa pencabutan bantuan sosial biaya pendidikan
Baca SelengkapnyaJurusan Kuliahnya Terkenal Sulit, Begini Perjuangan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Berhasil Wisuda Bareng Istri
Meskipun latar belakang pendidikan sebelumnya berbeda, pasutri ini memilih kuliah magister pada jurusan yang sama
Baca SelengkapnyaPemerintah Melalui Perpusnas akan Kirim Pesan Berantai Permudah Akses Literasi Masyarakat
Adin menjelaskan, kegemaran membaca di satuan pendidikan sudah berkembang melalui sekolah maupun perguruan tinggi.
Baca SelengkapnyaAnies: Gerakan Rakyat akan Bisa Melakukan Perubahan
Massa yang hadir dalam kampanye menolak harga sembako dan pendidikan mahal.
Baca SelengkapnyaPernah Dilarang Sekolah karena Namanya Dianggap Tak Keren, Pria Nganjuk Ini Berhasil Jadi Dokter yang Dicintai Masyarakat
Namanya dianggap terlalu Jawa hingga tidak diizinkan sekolah di institusi pendidikan milik Belanda
Baca Selengkapnya