Better experience in portrait mode.
TikTokers Chika Ditangkap Polisi Terjerat Narkoba

TikTokers Chika Ditangkap Polisi Terjerat Narkoba

Chika, seorang TikTokers terkenal, ditangkap polisi terjerat kasus narkoba.

Polisi juga menangkap empat orang lainnya, termasuk atlet esport bernama Aura Jeixydan dan Herli Juliansah.

Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Penggeledahan di sebuah hotel di Jakarta Selatan mengungkap narkoba cair jenis ganja.

Keenam orang tersebut terbukti positif narkotika. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Terbongkar Modus Jual Beli Rekening Sasar Warga di Kampung

Terbongkar Modus Jual Beli Rekening Sasar Warga di Kampung

Terbongkar modus jual beli rekening yang menyasar masyarakat di perkampungan.

Pelaku mendatangi kampung-kampung dan mendekati korban untuk membukakan rekening secara online.

Rekening yang sudah jadi dijual ke pengepul dan kemudian digunakan untuk transaksi judi online.

Pihak berwenang meminta bantuan TNI-Polri untuk memerangi jual beli rekening ini.

Geser👉
Polri Limpahkan Berkas Pegi Setiawan Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Polri Limpahkan Berkas Pegi Setiawan Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Besok Pagi, Polri Limpahkan Berkas Pegi Setiawan di Kasus Pembunuhan Vina Cirebon ke Jaksa

Berkas Pegi Setiawan dianggap cukup oleh penyidik setelah memeriksa 70 saksi termasuk saksi memberatkan dan saksi ahli.

Polda Jawa Barat membuka hotline untuk masyarakat memberikan informasi atas kasus Vina dan Eky.

Polda Jabar tetap membuka hotline meski berkas telah dilimpahkan dan mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan saran.

Geser👉
Wamendagri Ingin Maju Pilkada Papua Tengah, Mendagri Tito Ingatkan Aturan ASN Harus Mundur

Mendagri Tito Ingatkan ASN Mundur Sebelum Maju Pilkada 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus berhenti sebagai ASN sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pilkada 2024.

Partai Hanura telah memberikan surat rekomendasi kepada 704 bakal calon kepala daerah untuk berkontestasi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo merupakan salah satu yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Hanura untuk maju pada Pilkada 2024.

Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan bahwa anggota legislatif terpilih Pemilu 2024 harus mundur jika berpartisipasi dalam Pilkada 2024 karena tujuan dipilih saat pemilu dan pilkada berbeda.

Geser👉
Ketua MPR Desak Pemerintah Atas Persoalan Judi Online Sampai ke Akar-akarnya

Ketua MPR Desak Pemerintah Atas Persoalan Judi Online

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk menangani persoalan judi online dari akar-akarnya, yaitu kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat.

Bamsoet menilai maraknya judi online disebabkan oleh masyarakat yang tergiur untuk mengubah kondisi ekonomi mereka. Masyarakat memanfaatkan pinjaman online sebagai modal untuk bermain judi.

Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Online untuk mempercepat penutupan situs judi online. Hingga saat ini, sudah 2,1 juta situs judi online ditutup.

Kesimpulan dari artikel ini adalah maraknya judi online disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Pemerintah perlu menangani masalah ini secara serius dan mengatasi akar persoalannya. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Saksi Mahkota: SYL Pernah Minta THR Rp500 Juta untuk Anggota DPR

SYL Minta THR Rp500 Juta untuk Anggota DPR

Mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian periode 2019-2023, Syahrul Yasin Limpo (SYL), pernah meminta THR sebesar Rp500 juta untuk anggota DPR RI.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Muhammad Hatta kepada Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023, yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan bersama SYL dan Muhammad Hatta.

Kasdi mengaku mengoordinasikan pengumpulan uang senilai Rp500 juta dengan para pejabat eselon I Kementan. Namun, dia tidak mengetahui apakah uang tersebut benar diterima oleh Komisi IV DPR RI.

Dalam kasus ini, SYL didakwa melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar. Kasdi dan Muhammad Hatta juga didakwa sebagai koordinator pengumpulan uang. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal

Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Soal Anggaran Pendidikan

Debat sengit terjadi dalam rapat kerja Komisi X DPR RI. Anggota PKS, Ledia Hanifa Amaliah, mempertanyakan penggunaan anggaran pendidikan untuk pembangunan fisik.

Ledia menduga dana pendidikan bisa disalahgunakan dengan mengarang-ngarang pembangunan semata demi mendapatkan dana cair. Ia meminta klarifikasi dari pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pertanyaan Ledia mencerminkan kekhawatiran akan penggunaan dana pendidikan yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Pembaca akan penasaran dengan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.

Dalam debat ini, Ledia Hanifa Amaliah memperjuangkan penggunaan dana pendidikan yang lebih baik. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda.

Geser👉
VIDEO: Keras Ono PDIP Cecar Pejabat Kementan soal Pupuk, Petani atau Pemerintah yang Salah?

PDIP Tanya Petani atau Pemerintah yang Salah?

PDIP mempertanyakan sistem kartu tani dan t-Pubers dalam rapat Komisi IV DPR.

Rapat membahas persoalan pupuk bersubsidi dan adanya salah salur pupuk.

Ono Surono menyampaikan aspirasi petani dan kios-kios pupuk.

Kesimpulan rapat dan ajakan untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
VIDEO: Ono PDIP Langsung Menohok Keras ke Kementan soal Pupuk, Menteri Keliling Indonesia!

PDIP Tantang Kementan Soal Pupuk

Anggota Komisi IV DPR dari PDIP, Ono Surono, menohok Kementan terkait pupuk bersubsidi.

PDIP mempertanyakan sistem kartu tani dan t-Pubers yang menyebabkan salah salur pupuk.

Rapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia membahas masalah pupuk bersubsidi.

Kesimpulan: PDIP mengkritik sistem pupuk bersubsidi dan mengajak pembaca untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Jokowi Bantah Beri Bansos untuk Pelaku Judi Online

Jokowi Bantah Beri Bansos untuk Pelaku Judi Online

Presiden Jokowi blak-blakan menanggapi soal pemain judi online akan menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Jokowi menegaskan bahwa tidak akan ada bansos untuk pelaku judi online.

Hal ini menjadi klarifikasi dari polemik yang sedang berlangsung.

Dengan tegas, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan sosial kepada pelaku judi online. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Kejagung Minta Jaksa Profesional Tangani Kasus Pembunuhan Vina

Kejagung Minta Jaksa Profesional Tangani Kasus Pembunuhan Vina

Kejagung meminta jaksa profesional tangani kasus pembunuhan Vina dan Eky yang ditangani Polda Jabar. Mereka akan mengawasi kerja jaksa di daerah yang akan menerima pelimpahan berkas tersangka Pegi Setiawan.

Pengacara tersangka Pegi Setiawan meminta Kejagung hati-hati dalam menerima berkas kasus pembunuhan Vina dan Rizky dari Polda Jabar. Mereka berharap penanganan perkara ini tidak menyisakan kejanggalan seperti pada tahun 2016.

Kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali mencuat setelah film 'Vina: Sebelum 7 Hari' tayang di bioskop. Terdapat 11 orang yang menjadi pelaku, delapan di antaranya telah divonis penjara seumur hidup.

Kejagung akan memastikan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky dilakukan secara profesional. Baca juga ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda.

Geser👉
Mahfud Md Ungkap Mafia Pertambangan Tak Terkendali

Mahfud Md Ungkap Mafia Pertambangan Tak Terkendali

Mantan Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan keberhasilannya dalam melawan mafia pertambangan yang tak terkendali.

Meski izin usaha pertambangan sudah dicabut, aktivitas mafia pertambangan tetap berjalan di Sangihe, Sulawesi Utara.

Mahfud mengirim jenderal dan berkoordinasi dengan Menteri Investasi serta Menteri ESDM untuk menyelesaikan masalah ini.

Meskipun izin akhirnya dicabut, Mahfud melihat bahwa aktivitas pertambangan ilegal tersebut kembali berjalan. Geser ke atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
VIDEO: Berapi-Api DPR Dorong Pemerintahan Sistem Komando, Gubernur & Bupati Harus Nurut!

DPR Dorong Pemerintahan Sistem Komando

Komisi IV DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia membahas persoalan pupuk bersubsidi.

Anggota Komisi IV DPR, Azikin Solthan menegaskan persoalan pupuk terkait hajat hidup orang banyak. Azikin tak mau ada gubernur, bupati ada yang menolak soal penyaluran pupuk.

Azikin meminta pemerintahan ini sistem komando, sehingga gubernur dan bupati harus patuh dalam penyaluran pupuk.

Rapat DPR membahas persoalan pupuk bersubsidi dan menekankan pentingnya pemerintahan sistem komando. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉