Tuluskah niat PKS bela rakyat soal BBM?

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih opsi pertama dalam rapat paripurna pengambilan keputusan harga BBM. Opsi tersebut menegaskan pemerintah belum perlu menaikkan harga BBM.

Sebagai anggota Setgab partai koalisi, sikap PKS ini terbilang cukup nekat. Sebab, dengan memilih opsi itu paling tidak cukup menunjukkan bahwa PKS siap ditendang dari koalisi karena berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Lalu siapkah PKS untuk langkah terburuk itu?

Menurut pengamat politik Andrinof Chaniago, sebenarnya PKS masih sangat butuh dengan koalisi untuk kepentingan Pilpres 2014 mendatang. Namun, PKS mau tidak mau harus menunjukkan bahwa mereka lebih pro rakyat ketimbang berada satu jalan dengan pemerintah.

"Jelas ada indikasi ke arah seperti itu. PKS bermain di ranah abu-abu," kata Andrinof saat berbincang dengan merdeka.com, Sabtu (31/3).

Adrinof menambahkan, meski mengatakan menolak, sebenarnya sikap PKS masih sangat misterius. Selain itu, PKS sendiri memang secara struktural belum siap menjadi partai yang mandiri dan berdiri menjadi oposisi pemerintah.

"Jadi sikap mereka yang tadi malam itu, lebih kepada mencari citra saja. Karena kan masyarakat tidak tahu kalau pun akhirnya nanti dinaikkan itukan nggak ada lagi pembahasan di DPR. Jadi bisa saja mereka di tengah jalan membelot," jelasnya.

Andrinof juga sepakat jika paripurna tadi malam berlangsung penuh trik-trik politik. Apalagi setelah Fraksi Golkar yang sebelumnya menolak, tiba-tiba mengambil sikap untuk menyerahkan masalah kenaikan harga BBM pada pemerintah.

"Kebanyakan partai ini kan hanya ikut arah angin," jelasnya.

Tak hanya partai koalisi yang pecah, keputusan partai oposisi yang menolak kenaikan harga BBM juga sedikit dipertanyakan. Andrinof menilai, bukan tidak mungkin itu menjadi sikap terpaksa..

"Seperti PDI Perjuangan saya lihat juga sepertinya terpaksa karena persoalan pimpinan puncak partai yang sulit dicairkan dengan pimpinan partai," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, paripurna DPR tadi malam akhirnya menyepakati opsi kedua yakni Pasal 7 ayat 6 tetap tidak berubah ditambah dengan ayat 6a jika ICP naik sebesar 15 persen dalam rata rata waktu 6 bulan dari asumsi makro ICP USD 105 per barel. Opsi ini mendapatkan 356 suara.

Opsi ini didukung oleh Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, PPP dan PKB, minus Lily Wahid dan Effendy Choirie (Gus Choi). Sedangkan opsi pertama yakni pasal 7 ayat 6 tetap yang artinya tidak ada kenaikan BBM didukung Fraksi PKS dan Gerindra mendapat dukungan 82 suara.