Better experience in portrait mode.
TNI Dikritik Kekerasan di Papua

TNI Dikritik Kekerasan di Papua

TNI dikritik karena kerap menggunakan kekerasan dalam menangani konflik di Papua.

13 prajurit TNI satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan penyiksaan terhadap anggota KKB.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengakui penyiksaan itu adalah pelanggaran dan menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

TNI meminta media untuk memberikan informasi yang berimbang dan menyampaikan bahwa kehadiran TNI di Papua memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Geser👉
Apresiasi Polri Rekrut Difabel, Ombudsman Harap Ada Efek Bola Salju

Polri Rekrut Difabel, Ombudsman Harap Ada Efek Bola Salju

Ombudsman RI mengapresiasi rekrutmen Polri yang melibatkan penyandang disabilitas dan berharap hal ini menjadi contoh bagi instansi lain.

Ombudsman berharap Polri sudah mempersiapkan pengembangan kualitas dan pembinaan karier bagi anggota disabilitas.

Langkah Polri dalam melakukan affirmative action pada kelompok disabilitas diharapkan dapat memenuhi hak-hak mereka.

Ombudsman optimis anggota Polri disabilitas dapat bekerja dengan baik jika didukung oleh instrumen kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Geser👉
Polisi Minta 'Om Bule' untuk Tidak Melakukan Hal Serupa Lagi

Polisi Minta 'Om Bule' untuk Tidak Melakukan Hal Serupa Lagi

Polisi memastikan lokasi video 'Om Bule' bukan di area IKN setelah melakukan penyelidikan.

Polisi mengimbau 'Om Bule' untuk tidak melakukan hal serupa lagi, terutama karena dia adalah WNI.

Sebuah video viral memperlihatkan 'Om Bule' mengubah nama IKN menjadi Ibukota Korupsi dan Nepotisme.

Polisi meminta masyarakat untuk tidak membuat antipati terhadap orang lain dan mengajak pembaca untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Kasus Pemalsuan Dokumen Ko Apex Suami Dinar Candy, Polisi Tetapkan Tersangka Baru

Suami Dinar Candy Tersangka Pemalsuan Dokumen

Suami Dinar Candy, Ko Apex, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen kapal dan jabatan di PT Sinar Bintang Samudera (SBS) cabang Jambi.

Ko Apex ditangkap di kediamannya di Tangerang setelah dua kali mangkir dari panggilan polisi. Polisi juga menetapkan tersangka baru dari ASN Syahbandar Talang Duku dan seorang pegawai swasta.

Tersangka baru tersebut terlibat dalam pemalsuan dokumen kapal dan jabatan di PT SBS cabang Jambi. Kedua tersangka belum ditahan dan akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Kasus ini melibatkan kerugian perusahaan PT SBS sebesar Rp31 Miliar. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Menkumham Yasonna Soal Kasus Vina Cirebon: Polisi Harus Kerja Keras Ungkap Kasus Ini

Menkumham Minta Polisi Kerja Keras Ungkap Kasus Vina Cirebon

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta agar polisi bekerja keras untuk mengungkap kasus Vina Cirebon.

Yasonna mengingatkan bahwa di Amerika Serikat pernah terjadi kasus di mana seseorang yang dihukum akhirnya dibebaskan karena tidak bersalah.

Yasonna meminta polisi bekerja cepat dan teliti agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat terhadap kasus ini.

Putusan PN Cirebon telah memvonis 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup dan 1 anak di bawah umur dengan hukuman 8 tahun penjara. Kasus ini bermula dari penyidikan polisi terhadap kasus pembunuhan yang awalnya diduga sebagai kecelakaan lalu lintas.

Geser👉
Anang-Ashanty Dihujat Nyanyi di GBK Usai Laga Indonesia vs Filipina, DPR Sorot Panitia dan PSSI

Anang-Ashanty Dihujat Nyanyi di GBK

Penampilan Anang dan Ashanty usai laga Timnas Indonesia di GBK menuai kritik dari masyarakat.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyentil panitia dan PSSI terkait penampilan tersebut.

DPR dan Hetifah Sjaifudian juga menyoroti insiden tersebut dan mengharapkan agar tidak terulang kembali.

Anang memberikan klarifikasi melalui Instagram, meminta maaf dan menjelaskan duduk perkara.

Geser👉
Buntut Penyitaan Ponsel Hasto, PDIP Laporkan Penyidik KPK ke Polda Metro Jaya Hari Ini

PDIP Laporkan Penyidik KPK ke Polda Metro Jaya

PDIP melaporkan penyidik KPK ke Polda Metro Jaya terkait penyitaan ponsel Hasto Kristiyanto.

Tim Hukum PDIP akan melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti atas dugaan intimidasi dan pengrusakan dokumen partai.

PDIP menilai tindakan Rossa mencoreng nama KPK dan curiga ada kekuatan lain di baliknya.

Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Series My Nerd Girl Season 3 akan Tayang 21 Juni 2024, Hadir dengan Karakter Baru

My Nerd Girl Season 3 Tayang 21 Juni 2024 dengan Cerita dan Konflik Lebih Kompleks

Series My Nerd Girl Season 3 akan Tayang 21 Juni 2024, Hadir dengan Karakter Baru Berbeda dengan series My Nerd Girl sebelumnya, di session ketiganya ini akan cerita dan konflik yang lebih kompleks dengan teka-teki rumit dan penuh kejutan.

Film series My Nerd Girl kembali hadir di season ketiganya yang akan tayang perdana pada 21 Juni 2024 di aplikasi Vidio. Season kali ini akan hadir dengan karakter-karakter baru yang membuat alur cerita lebih hidup.

Di series ketiga ini, latar cerita akan berkutat pada perubahan. Tokoh sentral Rea dan temannya beranjak dewasa dan mulai masuk ke tahun kedua perkuliahan. Hadirnya karakter-karakter baru juga menambah intrik dalam alur cerita.

Series ketiga ini akan hadir dalam 8 episode yang mulai dapat ditonton pada 21 Juni 2024. Bagi penonton yang tidak sabar, dapat menonton kisah Rea dan teman-temannya lebih dahulu dengan berlangganan Vidio Express mulai 14 Juni 2024.

Geser👉
Kubu Asisten Hasto PDIP Desak Komnas HAM Panggil Kapolri, Minta Penjelasan Personel Lakukan Penyidikan di KPK

Asisten PDIP Desak Komnas HAM Panggil Kapolri

Asisten Hasto PDIP melaporkan dugaan pelanggaran penyidik KPK ke Dewas dan Komnas HAM.

Staf Sekjen PDIP membuat laporan ke Komnas HAM terkait penggeledahan oleh penyidik KPK.

Pengacara Kusnadi mendesak Komnas HAM memanggil Kapolri untuk menertibkan penyidik KPK.

Pengacara meminta Komnas HAM memproses laporan kliennya dan mendapatkan perhatian Kapolri.

Geser👉
Polda Jabar Bentuk Tim Hukum Lawan Praperadilan Pegi Setiawan

Kepolisian Belum Terima Surat Resmi Jadwal Praperadilan

Polda Jawa Barat membentuk tim hukum untuk menghadapi gugatan praperadilan dari Pegi Setiawan.

Kepolisian belum menerima surat resmi mengenai jadwal praperadilan tersebut.

Puluhan kuasa hukum Pegi Setiawan resmi mengajukan praperadilan ke PN Bandung.

Penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan dianggap tidak cukup bukti dan tanpa dasar yang jelas.

Geser👉
Cerita Asisten Dibentak-bentak Penyidik saat Dampingi Hasto PDIP Diperiksa KPK

Asisten Dibentak-bentak Penyidik saat Dampingi Hasto PDIP Diperiksa KPK

Cerita asisten dibentak-bentak penyidik saat dampingi Hasto PDIP diperiksa KPK. Handphone dan barang disita, Kusnadi juga ditanya mengenai agamanya.

Staf PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi melaporkan kejadian tersebut ke Dewas KPK dan Komnas HAM. Dia menjelaskan peristiwa yang dialaminya saat mendampingi Hasto diperiksa di KPK.

Kusnadi mengungkapkan bahwa dirinya juga sempat berdebat dengan penyidik KPK. Hasto heran dengan keberadaannya di lantai 2 Gedung KPK.

Kusnadi melaporkan kejadian tersebut ke Komnas HAM dan menemui Hasto setelah diperiksa. Kesimpulan: Asisten Hasto PDIP mengalami perlakuan kasar oleh penyidik KPK.

Geser👉
Akun Facebook Diperiksa Polisi, Pegi Setiawan Batal Jalani Tes Kebohongan

Pegi Setiawan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Pembunuhan Vina dan Eky

Pegi Setiawan menjalani pemeriksaan tambahan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.

Pemeriksaan melibatkan pertanyaan sebanyak 28, termasuk mengenai akun media sosial Facebook Pegi Setiawan.

Tim kuasa hukum Pegi Setiawan mengajukan penangguhan penahanan kedua dan membahas praperadilan untuk mencari fakta sebenarnya.

Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan menjenguk dan membawa makanan favorit anaknya, sambil berterima kasih kepada masyarakat yang mendoakannya.

Geser👉
Tegas, Menag Yaqut Minta Smart Card Jemaah Haji Indonesia Dibagikan Paling Lambat H-1 Wukuf di Arafah

Menag Yaqut Minta Smart Card Jemaah Haji Dibagikan Paling Lambat H-1 Wukuf

Menag Yaqut meminta smart card jemaah haji dibagikan paling lambat H-1 wukuf di Arafah.

29.000 jemaah haji Indonesia belum mendapat smart card untuk masuk kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Pemerintah Arab Saudi tegas dan tidak akan mengizinkan jemaah tanpa smart card masuk ke kawasan puncak haji.

Kartu nusuk juga diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di Masjidil Haram. Jemaah haji Indonesia meminta agar masalah distribusi kartu nusuk segera diselesaikan.

Geser👉