Tim 9 dan Wapres JK debat sengit soal kriminalisasi KPK

Merdeka.com - Tim 9 bertemu Wapres Jusuf Kalla di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut membahas kriminalisasi KPK oleh Polri.

Salah satu anggota tim 9 Buya Syafii Maarif mengatakan, diskusi antara Tim 9 dengan JK berlangsung cukup sengit.

"Terima kasih Pak Wapres, kita bicara tadi hampir 1,5 jam, kadang-kadang agak sengit ya tetapi konstruktif sekali, jadi sangat bagus saya kira," ujar Syafii di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3).

Syafii mengatakan, kisruh KPK vs Polri sudah berdampak luas. Padahal, menurut Syafii, penyelesaiannya sangat mudah apabila kedua lembaga sama-sama menghormati proses hukum masing-masing.

"Jadi apa yang kita lihat sekarang ini, yang menghebohkan ini sebenarnya bisa gampang diselesaikan asal kedua badan ini, jadi KPK-Polisi sama-sama ngerem diri dan sama-sama menghormati masing-masing dan itu akan terjadi saya rasa ya," ujarnya.

Kisruh KPK vs Polri berawal dari dugaan rekening gendut pejabat polisi. Nah, kata Syafii, sebenarnya isu itu belum diketahui siapa yang benar dan mana yang salah. Sebab, berdasarkan pengakuan JK, Mantan Ketua PPATK Yunus Husein sudah bersumpah bahwa isu rekening gendut itu tidak benar.

"Kita jangan saling apa lah, ini kan juga isu rekening gendut sudah meluas sekali. Itukan nggak tahu kita yang sebenarnya, sampai di mana benarnya itu. Kan itu juga yang menyebabkan macam-macam penafsiran. Ini sudah negatif sekali," ujarnya.

Namun demikian, Syafii mengingatkan pihak Kepolisian untuk turut introspeksi diri. "Jangan seperti Gusdur mengatakan di Indonesia ini polisi yang jujur hanya tiga, patung polisi, polisi tidur dan Hoegeng gitu ya," ujarnya.

Selain Syafii Maarif, anggota tim 9 yang bertemu JK yakni Jimly Asshiddiqie, Imam Prasodjo, Bambang Widodo Umar dan Tumpak Hatorangan Panggabean. Kedatangan mereka untuk meminta pemimpin Indonesia untuk bersikap atas upaya kriminalisasi KPK oleh Polri.

Jimly mengatakan diskusi soal kriminalisasi dengan KPK ini ternyata hanya perbedaan pandangan saja. Menurut tim 9, saat ini telah terjadi kriminalisasi terhadap KPK dan pendukungnya oleh Polri.

"Dari pertemuan ini kami dapat kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada itu perbedaan, cuma bagaimana kita mempersepsi tentang kriminalisasi itu.

Jadi kalau kriminalisasi sebagai proses mengkriminalkan orang yang memang harusnya memang kriminal ya itu proses yang memang sudah semestinya.

Tetapi kalau kriminalisasi dalam arti mencari-cari orang salah, nah ini yang kita sama pendapatnya bahwa itu yang harus dihentikan," papar Jimly.

Jadi lanjut Jimly, dalam menegakkan keadilan serta kebenaran, aparat penegak hukum harus mencari pelaku kejahatan kesalahan orang. "Kalau mencari orang salah ya semua orang punya kesalahan termasuk kita-kita. Kalau cari-cari kesalahan itu lah yang dimaksud kriminalisasi dalam arti negatif yang dipersepsi oleh publik. Kita sepakat bahwa kriminalisasi jenis yang kedua ini, itu harus distop terhadap siapapun, oleh siapapun. Baik oleh KPK maupun oleh polisi," ujar Jimly.

Namun JK mengatakan, kriminalisasi tidak boleh dilakukan bukan hanya terhadap KPK saja, semua rakyat tidak boleh dikriminalisasi termasuk Kepolisian.

"Saya ingin tambahkan juga bahwa seperti dikatakan Jimly, kriminalisasi itu kita tidak perlu bicara KPK atau tidak, seluruh rakyat ini tidak boleh dikriminalisasi. Kalau saya, kita mengatakan KPK dan seluruh pendukungnya tidak boleh dikiriminalisasi justru diskriminasi. Karena Anda juga tidak boleh dikriminalisasi, siapa saja makhluk Indonesia tidak boleh dikriminalisasi. Jadi supaya jangan terjadi diskriminasi di bangsa ini," ujar JK.

JK menegaskan, pemeriksaan harus didasari oleh adanya suatu kasus atau dugaan yang kuat disertai bukti. "Benar dikatakan tadi, kalau memang benar ada kasusnya kemudian diperiksa itu bukan kriminalisasi, itu penyidikan namanya. Gitu ya pak?" tutup JK.