Tentara Filipina terbunuh, TNI segera gempur Abu Sayyaf?

Merdeka.com - Upaya penyerbuan Abu Sayyaf oleh tentara Filipina mendapat hasil nihil. Rencana untuk merangsek dan membebaskan para sandera yang ditawan kelompok Abu Sayyaf malah menewaskan 18 tentara Filipina dan 52 lainnya luka-luka.

Lima militan dari Abu Sayyaf pun turut meregang nyawa dalam aksi baku tembak yang terjadi Sabtu (9/4) lalu di Pulau Basilan Mindanao, Filipina. Pihak Filipina pun hingga kini masih belum memberikan lampu hijau bagi pasukan elite TNI untuk turut serta mengirim pasukan melumpuhkan kelompok radikal tersebut.

Lalu apakah ini menandakan Indonesia siap gempur kelompok Abu Sayyaf segera?

Menurut pengamat militer Susaningtyas Kertapati atau biasa disapa Nuning, momen lumpuhnya tentara Filipina tidak serta merta pasukan TNI Elite bisa merangsek masuk melumpuhkan kelompok Abu Sayyaf. Shuttle diplomacy, yang menurut Nuning perlu dilakukan agar proses pembebasan 10 WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf bisa berlangsung lancar.

"Tidak bisa sembarangan masuk ke wilayah orang, maksudnya (Indonesia) harus segera meletakkan shuttle diplomacy," ujar Nuning kepada merdeka.com, Minggu (10/4).

Pasalnya, hingga saat ini Indonesia belum mengirimkan shuttle diplomacy ke Filipina. Shuttle diplomacy adalah adanya keterlibatan pihak luar selaku penengah antara pihak-pihak yang berselisih. Para pihak berselisih tidak melakukan kontak langsung dalam diplomasi.

Terlebih lagi, menurut Nuning, shuttle diplomacy dalam kejadian ini sangat penting sekali, oleh karenanya dia berharap agar Indonesia bisa mengirim shuttle diplomacy ke Filipina. Kendati hingga saat ini belum ada shuttle diplomacy, dia menegaskan tidak ada kata terlambat jika Indonesia akan mengirim shuttle diplomacy.

"Shuttle diplomacy penting sekali, saya tidak katakan terlambat tapi sebaiknya ada (shuttle diplomacy yang dikirim) pokoknya harus dikirim," tandasnya.

Dia kembali menegaskan dalam kejadian ini masyarakat tidak hanya berfokus bagaimana pemerintah Indonesia bekerja tapi dari pihak perusahaan juga seharusnya dipantau. Dalam hal ini, lanjutnya, perusahaan harus sangat berperan aktif dalam upaya pembebasan ke-10 WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf.

"Perusahaan jangan lepas tangan, (perusahaan) kementerian luar negeri yang diwakili bu Retno nantinya juga akan bersama-sama melakukan negosiasi," lanjut Nuning.

Anggota DPR Komisi I periode 2009-2014 itu juga menjelaskan dalam hal ini bukan pemerintah Indonesia tidak mau memberi uang tebusan seperti yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf, dia menegaskan jika kelompok radikal itu meminta uang tebusan, pihak perusahaanlah yang harus membayar tentunya hal ini akan dikawal dan dibantu oleh pemerintah Indonesia.

Meski negosiasi hingga saat ini masih belum memberikan titik terang dia optimis proses pembebasan 10 WNI bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan kesepakatan antara Indonesia dengan Filipina.

"Pemerintah bukan tidak mau memberikan uang tebusan, bukan ini yang difokuskan tetapi seperti pak JK (Jusuf Kalla) katakan harus ada pendekatan secara kemanusiaan, kita (Pemerintah Indonesia) harus menghormati apa yang dilakukan pemerintah Filipina saat ini," jelasnya.

Menurutnya pasukan Elite TNI saat ini sudah siap jika memang Filipina meminta bantuan Indonesia. Hanya hingga menunggu komando pasukan TNI siap dikirim ke Filipina untuk membebaskan para sandera.

"Tentara kita sih serbu ya serbu, siap ya pasti siap," tandasnya.

Sambil menunggu hasil negosiasi yang dilakukan oleh Filipina, dia mengatakan dua hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia yakni mengawal negosiasi dan segera kirim shuttle diplomacy.

"Kita kawal negosiasi dan pastinya kita harus segera kirim shuttle diplomacy untuk mengecek apa Filipina mampu atau tidak (menangani kelompok Abu Sayyaf)," tukasnya.

Seperti diketahui, pada hari Senin (28/3) Indonesia digegerkan dengan penyanderaan sepuluh warga negara Indonesia awak kapal Pandu Brahma 12 oleh kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina. Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya .

"Pada hari Senin, 28 Maret 2016, Kemlu (Kementerian Luar Negeri) menerima informasi awal dari sejumlah pihak mengenai adanya 2 kapal berbendera Indonesia yang dibajak dan 10 WNI awak kapal yang disandera di perairan Filipina. Benar bahwa telah terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia," kata juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir atau biasa dipanggil Tata kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Selasa (29/3).

Kelompok yang bermarkas di Mindanao Barat ini bahkan meminta tebusan kepada Indonesia 50 peso setara dengan Rp 15 miliar. Meski belum menyetujui permintaan tersebut, pemerintah segera melakukan koordinasi dengan Filipina.