Follow
Tagih janji Gubernur Soekarwo, buruh kepung gedung DPRD Jawa Timur
Merdeka.com - Ribuan buruh dari berbagai federasi di Jawa Timur bersatu mengepung gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, untuk melakukan aksi dalam peringati May Day. Dalam aksi tersebut, massa buruh membentangkan poster dan spanduk, mengenai tuntutannya, Minggu (1/5).
Aksi buruh di tahun 2016 ini menagih janji kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo, kalau akan memberikan kesejahteraan untuk kaum buruh. Contohnya segera sahkan Raperda Jatim tentang perlindungan pekerja buruh.
Buruh menolak keberadaan pekerjaan sistem outsourcing. "Dalam aksi ini tahun depan 2017, upah buruh harus naik sebesar Rp 650 ribu," teriak Dony salah satu koordinator aksi dalam orasinya.
Selain itu, aksi yang dilakukan di depan DPRD Provinsi Jawa Timur juga mendirikan rumah rakyat Indonesia yang dikhususkan untuk kaum buruh. "Kita ini ingin menunjukkan, meski menjadi buruh, kita masih mampu mendirikan rumah rakyat," tandas dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soedarsono dihadiri oleh sekitar 100 sampai 150 orang dari berbagai penjuru di kota pesisir Jawa Barat itu.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya
Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca Selengkapnya
Warga yang hendak mendaftar sebagai calon gubernur atau wakil gubernur independen harus melengkapi dan menyerahkan syarat dukungan pada 5 Mei-19 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca Selengkapnya
Dia meminta agar masyarakat mengawal pembahasan RUU DKJ
Baca Selengkapnya
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya