Soal Gratifikasi Rp1 M, Kubu Lukas Enembe: Itu Uang Pribadi Ambil dari Rumah Sendiri

Merdeka.com - Tim Kuasa Hukum Gubernur Papua, membantah jika uang Rp1 miliar yang menjadi dasar penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah hasil dari tindakan korupsi gratifikasi pengadaan proyek.

Bantahan itu dilayangkan, Penasihat hukum Lukas, Stefanus Roy Rening yang menyebut bahwa uang tersebut adalah uang pribadi kliennya yang diambil dari rumahnya sendiri.

"Memang itu uang pribadi, karena uang ambil di rumah toh. Jadi uangnya pak Lukas," sebut Roy saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Senin (26/9).

Meski demikian, Roy tidak menjelaskan asal muasal uang termasuk peruntukan uang Rp1 miliar yang diterima Lukas Enembe dari Prijatono Lakka.

Dia adalah seorang pendeta yang membantu pengadaan perabot-perabot rumah pribadi Lukas.

"Ya itu uang pribadinya dia. Kita tidak masuk terlalu jauh ke situ. Tapi yang penting bahwa dijelaskan uang itu uangnya dia," sebutnya.

Meski tidak mau menjelaskan secara detail, tapi dalam draft keterangan Tim Kuasa Hukum disebut bahwa Prijatono Lakka sempat diminta tolong oleh Lukas Enembe untuk mentransfer dana tersebut.

Dimana, menurut pengakuan Prijatono Lakka di depan penyidik KPK bahwa dana tersebut adalah dana Lukas yang tidak ada kaitannya dengan sumber proyek APBD Papua 2013 s/d 2022.

"Itu nanti Pak lukas yang menjelaskan," terangnya.

KPK Tetapkan Lukas Enembe Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berstatus tersangka. Lukas dijerat KPK berdasarkan laporan dari masyarakat.

"Terkait penetapan tersangka RHP (Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak) dan Gubernur (Papua) LE (Lukas Enembe) ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga informasi yang diterima KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Rabu (13/9).

Alex menyebut, tiga kepala daerah di Papua sudah dijerat sebagai tersangka oleh pihaknya. Mereka yakni Lukas Enembe, Ricky Ham Pagawak, dan Bupati Mimika Eltimus Omaleng.

Penetapan tersangka kepada tiga orang itu karena adanya laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah.

"Beberapa kali pimpinan KPK ke Papua, dan selalu mendapat komplain dari masyarakat, pegiat antikorupsi dan pengusaha, seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Papua," ujar Alex.

Alex belum bersedia merinci lebih lanjut konstruksi perkara yang menjerat Lukas. Namun ,Lukas diketahui dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pembangunan infrastruktur di Papua.

"Kami tidak tinggal diam, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terutama juga dari informasi masyarakat," kata Alex.

Alex menampik penetapan tersangka Lukas bagian dari kriminalisasi. Alex memastikan lembaga antirasuah sudah memiliki minimal dua alat bukti menjerat Lukas.

"Kami sudah memiliki cukup alat bukti, kami sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa saksi dan kami juga mendapatkan dokumen-dokumen yang membuat kami meyakini bahwa cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka," kata Alex.