Simak Sederet Aturan Baru dan Syarat Nama di KTP, KK Hingga Catatan Sipil

Senin, 23 Mei 2022 06:07 Reporter : Yunita Amalia
Simak Sederet Aturan Baru dan Syarat Nama di KTP, KK Hingga Catatan Sipil e-KTP. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan aturan baru berisi aturan dan persyaratan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan. Aturan tersebut terbit dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Lantas apa saja yang perlu diketahui dari Permendagri ini?

Nama Tidak Boleh 1 Kata

Dalam Pasal 4 Ayat 2, Tito meminta warga negara yang hendak mencatatkan nama dalam dokumen kependudukan, agar tidak hanya 1 kata. Selain itu, maksimal huruf dalam nama yaitu 60 huruf.

"Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit 2 kata," demikian bunyi aturan Ayat 2 Pasal 4, yang dikutip pada Minggu (22/5).

Nama Gelar Pendidikan, Adat, Keagamaan Bisa Ditulis di e-KTP

Dalam Pasal 5 ayat 1, dijelaskan bahwa gelar pendidikan, atau adat, atau keagamaan seseorang dapat ditulis dalam e-KTP dan kartu keluarga.

Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi;

a. Menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia;
b. Nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan; dan
c. Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

2 dari 3 halaman

Gelar Pendidikan, Adat, Keagamaan Dilarang Ditulis di Akta Pencatatan Sipil

Meski gelar seseorang boleh dicantumkan di e-KTP dan kartu keluarga, dalam Pasal 5 ayat 3, gelar tersebut dilarang untuk dicantumkan pada akta pencatatan sipil.

Akta pencatatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil meliputi 5 jenis yaitu; kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.

Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang;
a. Disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
b. Menggunakan angka dan tanda baca; dan
c. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

3 dari 3 halaman

Nama yang Dicatat Tidak Boleh Multi Tafsir

Kemendagri juga mensyaratkan agar nama yang dicatat dalam dokumen kependudukan tidak boleh multi tafsir.

"Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir."

Warga Yang Melanggar, Dokumen Kependudukannya Tidak Dapat Diterbitkan

Penduduk yang memberikan nama lebih dari 60 huruf, dan hanya memiliki 1 kata, maka pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat 2. [noe]

Baca juga:
Aturan Baru Mendagri: Gelar Pendidikan, Adat dan Keagamaan Boleh di KK dan KTP
Pejabat Dinas Dukcapil Wajib Edukasi Warga Agar Tak Beri Nama Hanya 1 Suku Kata
Aturan Baru Mendagri: Nama di Dokumen Kependudukan Dilarang 1 Kata, Maksimal 60 Huruf
Siap-Siap, Masyarakat Harus Pakai KTP Saat Beli Minyak Goreng Curah
Cara Buat KTP dan KIA Cukup 15 Menit dengan Aplikasi Alpukat Betawi
Setelah Jadi Bikin KTP di Alpukat Betawi, Bisa Kirim Pakai GoSend

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini