Setuju ada UU Penyadapan, Wakil Ketua KPK yakin bukan upaya pelemahan

Rabu, 13 September 2017 19:22 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Pimpinan KPK sambangi DPP Partai Demokrat. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyambut baik insiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Undang-Undang yang mengatur Tata Cara Penyadapan. Basaria menyerahkan sepenuhnya kepada DPR soal pembuatan UU Penyadapan.

"Tapi KPK malah menginginkan ada UU tentu. Sudah barang tentu ini harusnya dilakukan, dibuat oleh anggota DPR bawahan legislatif dan eksekutif. Karena KPK itu penegak hukum, yudikatif. Jadi kita itu hanya sebagai pelaksana UU," kata Basaria di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (13/9).

Basaria tidak melihat ada upaya pelemahan terhadap KPK dengan adanya UU khusus soal penyadapan. Dia memahami inisiatif DPR untuk membuat UU Penyadapan merupakan tindaklanjut dari putusan MK.

Sebab, sejauh ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur penyadapan oleh penegak hukum, termasuk KPK.

"Bukan. Itu sebenernya bukan justru untuk melemahkan. Emang ada putusan MK, saya lupa nomornya yang mengatakan bahwa untuk pengaturan itu harus ada UU," tegasnya.

Dalam putusannya, kata Basaria, MK menyebut prosedur penyadapan harus diatur melalui aturan setingkat undang-undang. Selama ini, prosedur penyadapan diatur oleh beberapa UU, yakni UU ITE, UU No 40 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dulu yang audit penyadapan KPK itu dilakukan oleh Kemenkominfo yang kemudian menurut MK diatur oleh UU sendiri. Jadi bukan sifatnya melemahkan," tutupnya.

Komisi III DPR berinisiatif membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tata cara penyadapan. Rencana ini merupakan tindak lanjut Komisi III atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut penyadapan harus diatur oleh payung hukum setingkat UU.

"Kami Komisi III DPR akan ambil inisiatif untuk membuat RUU Tata Cara penyadapan sebagai inisiatif DPR," kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo usai rapat kerja bersama KPK di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menuturkan, Komisi III telah menunjuk politikus PPP Arsul Sani sebagai Liaison Officer (LO) untuk segera menyusun draf RUU Penyadapan. Sebab, selama ini hanya KPK lembaga yang tidak diperbolehkan menyadap tanpa izin pengadilan.

Oleh karena itu, Komisi III juga meminta Arsul untuk mengundang lembaga terkait seperti KPK, BIN, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BNPT, dan BNN untuk membahas RUU tersebut. [noe]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.