Selain lakukan OTT, KPK akan berikan penghargaan pada kepala daerah

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan kembali melanjutkan safarinya ke partai politik. Kali ini, lembaga anti rasuah melakukan pertemuan dengan Partai Golkar.

Saat pertemuan, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin menyoroti rajinnya KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada kepala daerah. Untuk itu, dia meminta KPK bersikap 'fair' dengan penghargaan kepada kepala daerah tetap berkomitmen pada pakta integritas dan mampu mewujudkan good governance.

"KPK sangat rajin sekali melakukan OTT. Tapi tidak pernah berikan reward pada daerah atau kepala daerah yang komit terhadap pakta integritas yang memenuhi indikator good governance, harapan saya ada entertain dari KPK, jangan serem-serem banget," katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jln Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, Senin (18/9).

Pahala mengaku setuju dengan usulan Nurul. Dia mengakui banyak kepala daerah yang cukup baik menjaga komitmennya untuk tidak melakukan korupsi.

Dia menjelaskan, telah menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membahas pemberian penghargaan kepada kepala daerah yang dinilai baik. Salah satu yang dibahas adalah menentukan parameter dan indikator kepala daerah yang layak mendapat penghargaan.

"Mbak Nurul kita khawatir Mbak Nurul tahu agenda kita pagi ini ke Mendagri salah satunya mau memberi reward ini Mbak," klaimnya.

"Kita pikir enggak fair acara tangkap menangkapnya lebih besar tapi kita tahu pasti ada beberapa provinsi baik ada beberapa. Hanya kalau KPK yang ngasih rasanya khawatir juga, makanya bersama Mendagri mungkin lah," sambung Pahala.

Jika usulan ini disetujui, KPK akan mengumumkan kepala-kepala daerah yang mampu menjaga integritas pada hari antikorupsi 9 Desember mendatang. Sayangnya, Pahala tidak menjelaskan lebih rinci bentuk penghargaan yang akan diberikan.

"Kemungkinan besar di hari antikorupsi 9 Desember ini. Kemungkinan besar tapi kita lihat seperti apa," tutupnya.