Sanggupkah pemerintah cegah kebakaran hutan tahun ini?

Merdeka.com - Masalah kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan serius di Indonesia. Bahkan, sampai-sampai hal itu membikin tegang hubungan diplomatik dengan negara tetangga.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, merasa yakin Indonesia tahun ini lebih aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga telah memerintahkan TNI dan Kepolisian siaga terhadap ancaman karhutla.

"Terjadinya kebakaran masih sulit dikontrol, tetapi kondisi saat ini akan lebih baik dari tahun lalu," kata Luhut di Jakarta, Jumat (11/3) pekan lalu.

Pertanyaan besar ditujukan kepada pemerintah adalah tentang kesiapan mereka mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sebab, di beberapa daerah, seperti Sumatra dan Kalimantan, titik api mulai bermunculan. Bahkan, musim hujan tergolong singkat dan kemarau sudah menjelang di sana.

Meskipun berbagai upaya antisipasi sudah dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah daerah, hal itu sulit dicegah. Bahkan diduga ada persaingan bisnis dalam kebakaran hutan dan lahan. Kita mesti mengingat kondisi tahun lalu. Saat itu warga di sebagian Sumatra dan Kalimantan sampai merasakan kesulitan luar biasa akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, berdasarkan pantauan satelit Modis sensor Terra Aqua dari Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) pada Minggu (13/3), sudah terdeteksi ada 45 titik panas di Riau.

Titik api itu tersebar di berbagai daerah. Yakni di Kabupaten Bengkalis (16), Indragiri Hulu (2), Kepulauan Meranti (20), Pelalawan (4), Rokan Hilir (1), dan Siak (2).

Menurut Sutopo, kondisi cuaca di Riau tergolong kering. Sebab wilayah di Riau saat ini memasuki kemarau periode pertama hingga April mendatang.

"Meskipun demikian kondisi air sumur dan air permukaan sudah mulai menipis sehingga menyulitkan petugas saat memadamkan api," lanjut Sutopo.

Kebakaran pun sudah berlangsung tiga pekan belakangan. Lokasinya pun terjadi di lahan masyarakat, perkebunan pada konsesi perusahaan, dan hutan.

Pemprov Riau bahkan sudah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla sejak 7 Maret hingga tiga bulan ke depan. Enam kabupaten di Riau juga telah menetapkan status sama, yaitu Kabupaten Meranti, Bengkalis, Dumai Rokan Hilir, Siak dan Pelalawan. Di Kalimantan juga serupa. Sejumlah titik api bermunculan dan bertambah.

Sutopo mengakui karhutla masih akan terus terjadi, dan tidak mungkin menghilangkannya. Dia cuma meminta solusi konkret dari semua pihak.

"Harus ada solusinya jika ingin masyarakat tidak membakar lahan. Misalkan pemerintah menyediakan alat berat untuk membuka lahan, insentif yang menarik, penegakan hukum yang keras dan tanpa pandang bulu, dan sebagainya. Perilaku ini terjadi karena alasan ekonomi, sosial, dan budaya," lanjut Sutopo.

Lemahnya penegakan hukum juga semakin menyulitkan dalam penanggulangan karhutla. Penyelesaian kasus terkait karhutla di Riau pada 2013, 2014, dan 2015 hingga saat ini belum bisa membikin jera pelaku. Sebab jika hal itu diabaikan, maka karhutla akan berulang tiap tahun tanpa ada solusi permanen. (mdk/ary)