Saksi Kubu Jokowi: Pernyataan Kecurangan Bagian Demokrasi Adalah Antisipasi
Merdeka.com - Saksi dari tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hairul Anas Suadi dalam kesaksiannya di sidang sengketa pemilihan presiden di MK, Kamis (20/6), menyatakan TKN memberi materi 'kecurangan bagian dari demokrasi'.
Dalam sidang lanjutan MK hari ini, saksi dari tim kuasa hukum TKN Jokowi-Maruf, Anas Nashikin mengatakan, dirinya adalah pemateri dari tema 'Kecurangan dalam Demokrasi' pada acara training of trainer atau pelatihan yang diadakan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Ya itu bagian materi di sesi saya," katanya, Jumat (21/6).
Hakim majelis Manahan Sitompul lantas bertanya, apakah maksud materi itu untuk mengajak berbuat curang. Anas menjawab maksud materi itu untuk mengantisipasi kecurangan.
"Itu supaya menarik perhatian. Kecurangan itu sesuatu niscaya. Tidak menuduh siapa pun. Karena itu kita perlu antisipasi kecurangan pda pemilu. Keadaan yang perlu diantisipasi," jelas Anas.
Sebelumya diketahui, Hairul Anas yang merupakan caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) mengaku pernah mengikuti training of trainer atau pelatihan yang diadakan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurut Anas, salah satu materi yang disebutkan Moeldoko adalah istilah kecurangan bagian dari demokrasi. "Lebih cenderung mengatakan bahwa kecurangan adalah suatu kewajaran," tutup Anas.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaSejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaDukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaTawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya