Risma terlilit kemelut renovasi Pasar Turi

Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan alias Sprindik mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait kasus Pasar Turi. Sprindik berasal dari Kepolisian Daerah Jawa Timur.

"Iya, kami sudah menerima SPDP terhadap Risma, dari Polda Jatim pada 30 September lalu untuk kasus Pasar Turi," ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Romy Ariezyanto, Jumat (23/10).

Tetapi Kejati tidak merinci status Risma dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum seperti apa. Kejati, lanjut Romy, tidak memeriksa Risma terkait dengan kasus tersebut. Risma hanya diperiksa Polda Jawa Timur.

"Saya juga bingung waktu ditanya teman-teman terkait informasi pemeriksaan tersebut, dan memang tidak ada pemeriksaan," ucapnya.

Terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti membantah adanya penetapan tersangka terhadap Risma terkait kasus Pasar Turi.

"Enggak ada. Saya sudah telepon Kapolda Jawa Timur. Itu enggak ada. Enggak tahu informasi yang beredar itu dari mana sumbernya," tegas Badrodin saat dikonfirmasi merdeka.com.

Tetapi pernyataan berbeda diungkapkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, bahwa dirinya menerima laporan Sprindik kasus pasar Turi dengan tersangka Risma. Prasetyo justru menilai aneh jika polisi membantah jika Risma belum menjadi tersangka.

"Saya akan coba menanyakan dengan Kejati Jawa Timur. Tapi Kapolda Jatim menyatakan Risma bukan sebagai tersangka adalah hal yang aneh. Saya bahkan menerima SMS, ada nomer SPDP dari polisi ya. Seperti itu kira-kira, saya belum dapat penjelasan lengkapnya dari Kejati," kata Prasetyo.

Prasetyo mengkritik statemen Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang ingin polisi tak memproses hukum para calon kepala daerah jelang pilkada dimulai, karena dapat mengganggu pelaksanaan pilkada. Menurut dia, yang bikin pilkada terganggu justru sikap polisi yang tidak mengakui Risma jadi tersangka.

"Ya makanya, kenapa harus seperti itu. Kalau misalnya itu nggak bener, berarti ada penyesatan. Ada upaya-upaya untuk mengganggu pelaksanaan Pilkada. Coba tanya langsung kepada Polda Jatim, soalnya Kejaksaan menerima SPDP itu," pungkasnya.

Kasus Pasar Turi memang PR besar Pemkot Surabaya. Permasalahan di dalamnya melibatkan tiga pihak, pemkot sendiri kemudian pedagang dan pengembang PT Gala Bumi Perkasa. Semua berawal saat Pemkot ingin pedagang yang menjadi korban kebakaran pasar tahun 2007.

Kebakaran di tahun ini meluluhlantahkan seluruh gedung Pasar Turi