Merdeka.com - Koordinator Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyoroti proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia pun menilai proses revisi UU KPK hanya untuk mengakomodir kepentingan pemerintah dan DPR.

"Jadi untuk mengejar tayang juga karena masa sidang juga tinggal beberapa hari lagi, dan itu dinyatakan mau selesai dan bahkan berarti akan dinyatakan, divoting, untuk disetujui dan berarti berlaku menjadi Undang-undang. Nah, kalau begini kan ini berarti sementara masyarakat dipikirnya ini DPR aja yang pengen, nampaknya pemerintah juga pengen," kata Boyamin saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (13/9).

Boyamin menilai revisi UU KPK ini nanti menyangkut segala bidang. Termasuk pertumbuhan ekonomi yang akan terganggu dengan pemberantasan korupsi.

"Penindakan korupsi yang dianggap itu mengganggu proses pertumbuhan ekonomi," ujar Boyamin.

Boyamin menjelaskan persoalan pemberantasan korupsi akan sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena semakin banyak yang korupsi akan semakin merosot pendapatan negara.

"Nah, kalau begini kan ini berarti masyarakat tidak dipikirkan, ini DPR aja yang pengen, nampaknya pemerintah juga pengen," ujarnya.

Menurut dia, revisi UU KPK tidak melalui voting masyarakat melainkan hasil keputusan pemerintah dan DPR. Hal tersebut lantas memicu kepentingan pemerintah saja yang diprioritaskan.

"Nampaknya versi mereka penindakan korupsi oleh kpk ini kemarin kebablasan, menyangkut menteri, menyangkut DPR," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada beberapa substansi yang menjadi pandangan dari pemerintah.

Jokowi mengaku sudah memberikan mandat kepada Menkum HAM Yasonna H Laoly dan Menpan RB Syafruddin untuk menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah. Dia menegaskan, pemerintah tetap ingin KPK menjadi sentral dari agenda pemberantasan korupsi.

"Intinya, KPK harus tetap memegang sentral dalam pemberantasan korupsi. KPK harus didukung dengan kekuatan memadai. KPK harus lebih kuat dari lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).

Jokowi juga menjabarkan satu per satu substansi revisi UU KPK yang disetujui oleh pemerintah. Pertama, pemerintah tidak setuju KPK harus mendapatkan izin penyadapan dari eksternal, semisal dari pengadilan.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi revisi UU KPK yang berpotensi mengurangi efektifitas KPK. Pertama saya tidak setuju KPK harus memperoleh izin dari eksternal misal izin pengadilan. KPK hanya perlu memperoleh izin internal untuk menjaga kerahasiaan," jelas dia.

Substansi kedua, Jokowi tidak setuju jika penyidik dan penyelidik hanya berasal dari Polri dan Kejaksaan Agung. Menurutnya, penyidik dan penyelidik bisa juga berasal dari ASN dari pegawai KPK atau instansi lain.

"Saya tidak setuju penyidik dan penyelidik hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan agung. Penyidik bisa dari unsur ASN yang diangkat dari pegawai KPK dan instansi lain," tegas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah tidak setuju KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penuntutan. Dia beranggapan, sistem penuntutan yang dijalankan KPK sudah cukup efektif.

Kemudian, Jokowi juga tidak setuju jika pengelolaan LHKPN dialihkan ke lembaga lain. Dia meminta agar urusan LHKPN masih dikelola oleh KPK.

"Karena sistem penuntutan saat ini sudah baik tidak perlu diubah lagi. Keempat saya tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan KPK diberikan ke Kementerian dan lembaga lain, saya minta LHKPN diurus KPK," tandas Jokowi.

Reporter Magang: Chicilia Inge