Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Respons Jokowi, Pemkab Banyumas Akselerasi Pelayanan Publik hingga Pelosok Desa

Respons Jokowi, Pemkab Banyumas Akselerasi Pelayanan Publik hingga Pelosok Desa Bupati Banyumas Achmad Husein. ©ANTARA/Sumarwoto

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta pelayanan publik diberikan dengan lebih cepat kepada masyarakat di saat pandemi virus corona (Covid-19). Jokowi menginginkan penyelenggara negara berinovasi dan membuat terobosan agar pelayanan publik bisa lebih cepat diterima masyarakat.

"Dalam situasi pandemi seperti ini, masyarakat tidak boleh menunggu lama, harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif. Harus mampu mengubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary," kata Jokowi saat berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI beberapa waktu lalu.

Merespons Jokowi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas meluncurkan Si Doi Mas, Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Paripurna di desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, yang dapat di akses online alias tanpa tatap muka dan gratis.

Bupati Banyumas Achmad Husein memastikan sistem administrasi kependudukan yang digagas Banyumas, adalah sistem pelayanan pertama di Indonesia yang dapat menyentuh seluruh warga mulai dari pelosok desa hingga yang bermukim di kabupaten.

"Betul, Alhamdulillah kita (Banyumas) yang pertama membuat terobosan inovasi pelayanan ini. Saya pastikan seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat yang di supervisi Dinas Dukcapil, telah menerapkan Si Doi Mas bagi warga masyarakat. Saya kontrol langsung," kata Achmad Husein, Kamis, (27/1).

Masyarakat cukup membuka https://gratiskabeh.banyumaskab.go.id dan memilih berbagai jenis pelayanan ditampilan layar Si Doi Mas, antara lain kartu keluarga, KTP, KIA, pindah datang, pindah keluar, akta kelahiran, akta kematian atau sinkronisasi data untuk BPJS, Bank. Kecuali KTP Dan KIA, semua dokumen dapat langsung dicetak di balai desa atau kantor kelurahan.

Menurut Husein, rata-rata permohonan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Banyumas sebanyak 800 pengajuan perhari, sehingga Si Doi Mas merupakan inovasi tepat untuk memecah angka tersebut, agar tidak terjadi kerumunan masyarakat yang tentunya dapat berpotensi menjadi cluster penyebaran Covid-19.

Di sisi lain, tokoh PDI-P Banyumas ini mengakui masih terdapat kendala dalam Si Doi Mas, yaitu keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap teknologi digital dan jaringan internet untuk mengakses pelayanan Aminduk online tersebut.

"Masih ada daerah yang belum terjangkau internet, tidak semua masyarakat miliki gadget atau dapat menggunakannya. Solusinya, kita gencar lobi provider internet untuk segera dirikan tower pemancar dan edukasi masyarakat kita lakukan dengan cara jemput bola," jelas Husein.

Dengan Si Doi Mas, Husein memastikan kluster-kluster kerumunan yang biasa terlihat diberbagai sentral pelayanan masyarakat, tidak akan terjadi mengingat telah diatur juga jadwal pengambilan produk layanan masyarakat yang di ajukan oleh warga.

"Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, masyarakat diminta untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah seiring dengan kenaikan kasus covid-19 yaitu varian terbaru omicron," tutur Husein.

"Si Doi Mas bisa diakses sambil rebahan di rumah. Kalau ada (warga) yang kurang paham, tinggal WA Pak RT, Kades, Lurah atau Bakul Peso saja. Reward and Punishment kita lakukan kepada ASN yang membidangi program ini agar benar-benar menyentuh masyarakat," pungkasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi
Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi

Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.

Baca Selengkapnya
Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa

Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.

Baca Selengkapnya
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa

Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Segera Habis, Jokowi Instruksikan Pembangunan Portal Nasional Dipercepat
Masa Jabatan Segera Habis, Jokowi Instruksikan Pembangunan Portal Nasional Dipercepat

Pemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?
Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?

Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek
Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek

Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap MK soal Bansos Jokowi Tidak Termasuk Kecurangan Pemilu
Penjelasan Lengkap MK soal Bansos Jokowi Tidak Termasuk Kecurangan Pemilu

Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon."

Baca Selengkapnya