Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Respons Jokowi, Pemkab Banyumas Akselerasi Pelayanan Publik hingga Pelosok Desa

Respons Jokowi, Pemkab Banyumas Akselerasi Pelayanan Publik hingga Pelosok Desa Bupati Banyumas Achmad Husein. ©ANTARA/Sumarwoto

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta pelayanan publik diberikan dengan lebih cepat kepada masyarakat di saat pandemi virus corona (Covid-19). Jokowi menginginkan penyelenggara negara berinovasi dan membuat terobosan agar pelayanan publik bisa lebih cepat diterima masyarakat.

"Dalam situasi pandemi seperti ini, masyarakat tidak boleh menunggu lama, harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif. Harus mampu mengubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary," kata Jokowi saat berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI beberapa waktu lalu.

Merespons Jokowi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas meluncurkan Si Doi Mas, Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Paripurna di desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, yang dapat di akses online alias tanpa tatap muka dan gratis.

Bupati Banyumas Achmad Husein memastikan sistem administrasi kependudukan yang digagas Banyumas, adalah sistem pelayanan pertama di Indonesia yang dapat menyentuh seluruh warga mulai dari pelosok desa hingga yang bermukim di kabupaten.

"Betul, Alhamdulillah kita (Banyumas) yang pertama membuat terobosan inovasi pelayanan ini. Saya pastikan seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat yang di supervisi Dinas Dukcapil, telah menerapkan Si Doi Mas bagi warga masyarakat. Saya kontrol langsung," kata Achmad Husein, Kamis, (27/1).

Masyarakat cukup membuka https://gratiskabeh.banyumaskab.go.id dan memilih berbagai jenis pelayanan ditampilan layar Si Doi Mas, antara lain kartu keluarga, KTP, KIA, pindah datang, pindah keluar, akta kelahiran, akta kematian atau sinkronisasi data untuk BPJS, Bank. Kecuali KTP Dan KIA, semua dokumen dapat langsung dicetak di balai desa atau kantor kelurahan.

Menurut Husein, rata-rata permohonan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Banyumas sebanyak 800 pengajuan perhari, sehingga Si Doi Mas merupakan inovasi tepat untuk memecah angka tersebut, agar tidak terjadi kerumunan masyarakat yang tentunya dapat berpotensi menjadi cluster penyebaran Covid-19.

Di sisi lain, tokoh PDI-P Banyumas ini mengakui masih terdapat kendala dalam Si Doi Mas, yaitu keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap teknologi digital dan jaringan internet untuk mengakses pelayanan Aminduk online tersebut.

"Masih ada daerah yang belum terjangkau internet, tidak semua masyarakat miliki gadget atau dapat menggunakannya. Solusinya, kita gencar lobi provider internet untuk segera dirikan tower pemancar dan edukasi masyarakat kita lakukan dengan cara jemput bola," jelas Husein.

Dengan Si Doi Mas, Husein memastikan kluster-kluster kerumunan yang biasa terlihat diberbagai sentral pelayanan masyarakat, tidak akan terjadi mengingat telah diatur juga jadwal pengambilan produk layanan masyarakat yang di ajukan oleh warga.

"Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, masyarakat diminta untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah seiring dengan kenaikan kasus covid-19 yaitu varian terbaru omicron," tutur Husein.

"Si Doi Mas bisa diakses sambil rebahan di rumah. Kalau ada (warga) yang kurang paham, tinggal WA Pak RT, Kades, Lurah atau Bakul Peso saja. Reward and Punishment kita lakukan kepada ASN yang membidangi program ini agar benar-benar menyentuh masyarakat," pungkasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi
Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi

Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.

Baca Selengkapnya
Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa

Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi Disebut Kaesang akan Bantu Kampanye PSI di Pilkada 2024
Respons Jokowi Disebut Kaesang akan Bantu Kampanye PSI di Pilkada 2024

PSI kini telah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin maju sebagai bakal calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Puji Program Ganjar Bangun SMKN Gratis: Mendikbud Datang ke Sini, Perluas ke Provinsi Lain
Jokowi Puji Program Ganjar Bangun SMKN Gratis: Mendikbud Datang ke Sini, Perluas ke Provinsi Lain

Jokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ingin Persoalan Hak Cipta Segera Rampung: Bisa Berdampak ke Seniman, Pencipta Lagu
Jokowi Ingin Persoalan Hak Cipta Segera Rampung: Bisa Berdampak ke Seniman, Pencipta Lagu

Jokowi berharap masalah hak cipta yang rampung bisa berdampak baik ke seniman Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Sediakan Ruangan di Rumah Sakit untuk Simpan Alkes Canggih
Jokowi Minta Pemda Sediakan Ruangan di Rumah Sakit untuk Simpan Alkes Canggih

Jokowi meminta pemerintah daerah menyediakan ruangan untuk menyimpan alat kesehatan tersebut.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya