Rekam Jejak Doni Monardo, Letjen TNI Cinta Lingkungan Diberi Gelar Kehormatan IPB

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Penganugerahan gelar doktor kehormatan tersebut dipimpin langsung oleh Rektor IPB Arif Satria yang disiarkan langsung di youtube IPB TV hari ini, Sabtu (27/3).

Arif mengatakan bahwa Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa Doni Monardo ini tertuang dalam keputusan senat akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 21/IT3.SA/PT/2020 dan telah diputuskan sejak Rapat Pleno Senat Akademik (SA) IPB pada Oktober 2020.

Senat Akademik IPB menilai ada lima rangkaian kegiatan aksi luar biasa yang dilakukan Doni. Yang pertama, Doni dinilai telah membangkitkan kepedulian lingkungan dan memberikan pelatihan keterampilan (environmental awareness and training).

Doni juga dianggap telah membangun jejaring kerja kolaborasi pentahelix dan memobilisasi sumber daya. Ketiga, memulihkan dan merehabilitasi keanekaragaman hayati spesies dan ekosistem. Keempat, membangun kolaborasi penegakan hukum, dan terakhir, Ketua Satgas Covid-19 itu dinilai telah berhasil melakukan advokasi kebijakan.

Seperti yang diketahui, sebelum menjabat sebagai Kepala BNPB dan Ketua Satgas, Doni memiliki rekam jejak yang panjang hingga dirinya mencintai lingkungan.

Dalam acara penganugerahaan gelar kehormatan itu, IPB menayangkan video rekam jejak/ kiprah Doni di bidang lingkungan. Dalam video itu terungkap bahwa selama bertugas di Kopassus, hampir 50 persen aktivitas Doni dilakukan di hutan.

Dalam kesempatan itu, Doni mengaku sangat berterima kasih dengan alam. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Mulai dari bernafas, makan, minum, hingga menjalankan berbagai aktivitas lainnya kata Doni, semua bisa dilakukan berkat adanya hutan.

Ketua Satgas Covid-19 itu juga mengaku banyak diselamatkan dan diberikan kesempatan hidup oleh alam. Dia menceritakan pengalamannya yang tidak pernah ia lupakan yang pernah ia alami di hutan pada tahun 1988.

"Jadi ada pohon besar dan di bawahnya ada lubang. Saya masuk ke dalam lubang itu. Ketika pecahan roket menerpa bagian atas kepala saya, lempengan besi cukup banyak. Artinya kalau saya tidak masuk di bagian dalam pohon, mungkin sebagian badan saya sudah terkena potongan roket. Saya bisa selamat karena ada pohon besar. Jadi saya berutang budi kepada pohon-pohon itu," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Doni dikenal sebagai sosok pimpinan TNI yang gemar menanam pohon Trembesi. Kegemarannya itu muncul saat kegiatan penanaman pohon yang dilanjutkan dengan pembibutan trembesi di lahan tandus Asrama Brigif Para Raider III, Tri Budi Sakti Kostrad di Kariango, Sulawesi Selatan.

Kemudian pada tahun 2001, saat dia menjadi Paspampres, Doni mengatakan bahwa setidaknya selalu ada tiga jenis pohon yang ditanam untuk penghijauan setiap kali ia melakukan kunjungan kerja ke daerah. Ketiga tanaman itu yakni Trembesi, Asam, dan Beringin. Sejak saat itulah dirinya mulai mencaritahu dan memperlajari tentang pohon Trembesi.

"Pohon ini termasuk jenis tanaman die hard. Artinya dapat tumbuh di tempat yang tandus ataupun di tempat lembab, atau di daerah tropis yang bisa tumbuh hingga ketinggian 600 meter diatas permukaan laut, sehingga sangat cocok untuk penghijauan kota," ujarnya.

"Diperkuat dengan hasil penelitian Dosen Fakultas Kehutanan IPB, Doktor Endes N. Dahlan yang mengatakan bahwa pohon Trembesi merupakan penyerap polutan terbaik. Satu pohon Trembesi mampu menyerap polutan sebanyak 28,5 ton per tahun," sambungnya.

Doni pun berkomitmen untuk terus menanam tanaman, khususnya Pohon Trembesi. Pada November 2008, Doni membuat kebun bibit Trembesi di Cikeas. Kemudian pada Hari Kemerdekaan RI di tahun 2009, bibit Trembesi dibagikan di Istana Merdeka.

Selanjutnya, tahun 2010 Doni mengembangkan kebun bibit di Rancamaya. 100.000 bibit Trembesi ditanam di wilayah Bogor, Cianjur dan Sukabumi, dan DKI Jakarta termasuk di sepanjang Kota Kudus, Jawa Tengah. Sebanyak 100 ribu bibit Sengon juga dibagikan secara gratis kepada masyarakat termasuk warga terdampak erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Doni kemudian mendirikan Paguyuban Budidaya Trembesi (Budiasi) pada tahun 2011. Pagyubuan itu didirikan di Sentul, di lahan pinjaman milik Ketut Masagung.

"Sampai hari ini Paguyuban Budiasi telah memproduksi lebih dari 20 juta pohon yang terdiri dari 150 jenis pohon, termasuk tanaman langka, yang dibagikan ke berbagai daerah termasuk Timor Leste," ujarnya.

Kemudian ketika dia menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi pada tahun 2017-2018, Doni membuat program Citarum Harum. Nama Citarum Harum dan strategi penanganannya diusulkan Doni Monardo kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dalam perjalanan dari pendopo gubernur menuju Waduk Jatigede pada 28 November 2017.

Doni juga melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang Citarum pada 4 Desember 2017. Menurutnya, perlu ada payung hukum agar TNI bisa tetap ikut membantu memulihkan Citarum.

Pada 22 Februari 2018, Presiden Jokowi mendeklarasikan program Citarum Harum di Situ Cisanti, salah satu mata air purba di Jabar. Kurang dari sebulan, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018

Dia bercerita, program tersebut muncul karena dia mendapat banyak laporan bahwa sungai Citarum merupakan sungai terkotor di dunia.

"Ketika pertama kali memberikan pengarahan kepada staf di Makodam III/Siliwangi, saya sampaikan tentang nama besar Siliwangi di berbagai palagan penugasan. Baik di dalam maupun luar negeri. Sayang sekali jika nama besar itu hilang karena tidak peduli dengan persoalan yang ada di depan mata, yaitu Citarum sebagai sungai terkotor di dunia," katanya.

Oleh karena itu, di tahun 2017, Kodam III Siliwangi bersama tim Kemenko Marvest, Pemprov Jabar, dan Polda Jabar, di bawah bimbingan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan berkumpul menghimpun masukan-masukan dari segenap komponen masyarakat, tokoh agama, budayawan, relawan, pegiat lingkungan, bahkan media.

Konsep regulasi yang dimotori Dr Dini Dewi yang didukung tim hukum Sekretariat Negara akhirnya menjadi Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

"Tiada hari libur bagi kami, setiap harinya Kodam III Siliwangi bersama Kemko Marvest, Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, budayawan, relawan, pegiat lingkungan, dan media, kita semua memikirkan strategi menuntaskan masalah kerusakan ekosistem Citarum," kata Doni