Karhutla Tak Jadi Bencana Nasional, Ini Penjelasan Dudung

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menjelaskan alasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurut dia, penanganan karhutla saat ini telah dilakukan secara nasional dan tidak lagi hanya mengandalkan pemerintah daerah.

"Kalau dinyatakan bencana nasional, pasti ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Saat ini penanganan-penanganan bencana nasional juga sudah secara nasional, tidak lagi dibebankan kepada daerah," ungkap Dudung di Taman Kota Peruri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Dudung menduga karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatra, Kalimantan, hingga Papua, tidak hanya disebabkan oleh masyarakat biasa. Dia menengarai adanya keterlibatan korporasi dan pihak asing dalam kebakaran tersebut.

"Artinya juga kebakaran ini juga tidak serta-merta masyarakat biasa yang melakukan, tapi ada korporasi yang ada pihak-pihak tertentu juga dari luar sana yang sengaja menciptakan kondisi."

Dudung juga merespons ramainya perbincangan di media sosial mengenai alasan karhutla tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Dia menegaskan, penanganan kebakaran telah dilakukan secara nasional, bahkan sejumlah negara telah menawarkan bantuan meski upaya penanganan belum sepenuhnya tuntas.

"Perlu saya sampaikan dalam forum ini, tidak serta-merta bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini, ribut di media bahwa kenapa tidak dinyatakan sebagai bencana nasional," katanya.

"Perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini penanganan karhutla sudah secara nasional, bahkan dari Jepang, dari Malaysia, dari Singapura menawarkan, Jepang bahkan sudah datang menggunakan helikopter chinook, tidak sanggup juga," imbuh Dudung.

Kerja Sama

Di sisi lain, karhutla turut menjadi perhatian negara-negara tetangga lantaran dampaknya dapat meluas hingga melintasi batas negara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung respons Singapura terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga berkaitan dengan karhutla dan memiliki kepentingan finansial di negara tersebut.

Tito menilai, langkah hukum yang dilakukan negara lain bukanlah persoalan selama sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk mengendalikan karhutla, sekaligus memitigasi dampaknya agar tidak semakin meluas.

"Kita sama-sama bekerja sebagai tetangga ini untuk sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara," kata Tito.