Warga Palangka Raya Dua Bulan Terkepung Asap

Pagi cerah dengan udara bersih kini menjadi momen mahal di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Selama dua bulan terakhir, kota itu dikepung kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang mengubah ritme harian warga, dari pendidikan hingga pekerjaan.

Ruang-ruang terbuka tampak sepi dan udara dipenuhi bau gosong. Ibram, seorang kepala rumah tangga di Kota Palangka Raya, menceritakan perubahan itu, "Semenjak dua bulan terakhir asap enggak putus-putus. Bandara sekarang ini udah hampir sebulan close," kata Ibram kepada Liputan6.com, Kamis (15/10/2026).

Setiap hari Ibram berangkat kerja menggunakan mobil dan kini menyalakan lampu pada siang hari karena jarak pandang yang sangat pendek. "Yang paling parah kemarin dengan sebelumnya. Itu parah sekali. Dari pagi sampai malam itu pekat sekali. 100 meter kita harus hidupin lampu. Itu dalam kota," ucapnya.

Akibat kualitas udara, proses belajar mengajar di Palangka Raya sudah sebulan beralih ke pembelajaran jarak jauh. Peralihan ini diberlakukan baik di tingkat dasar maupun di perguruan tinggi.

Persediaan Oksigen dan Masker di Rumah

Buruknya kualitas udara membuat warga mesti menata ulang perlindungan keluarga. Selain menggunakan masker secara ketat saat keluar rumah, sejumlah keluarga menyiapkan oksigen di rumah untuk berjaga-jaga.

Bagi Ibram, masker menjadi perlengkapan wajib setiap kali beraktivitas di luar, termasuk saat belanja atau bekerja. Oksigen di rumah ia prioritaskan untuk orang tuanya yang memiliki kondisi paru-paru bawaan.

"Karena orang tua saya kan ada penyakit bawaan paru-paru. Jadi, di malam saja orang tua saya pakai oksigen agar bisa tidur," ucapnya.

Warga Minta Penetapan Bencana Nasional

Ibram berharap pemerintah memperkuat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tidak hanya melalui jalur darat tetapi juga dengan meningkatkan intensitas pemadaman udara untuk menjangkau titik api yang sulit dijangkau.

Ia menilai pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran sehingga penanganan memerlukan dukungan pusat. Dengan status bencana nasional, menurut warga, alokasi anggaran penanganan bisa lebih luas.

"Jadi kalau enggak ditetapkan bencana nasional, penganggaran dari segi itu kan enggak bisa. Apalagi dengan efisiensi ini, pemerintah daerah sangat terbatas sekali. Memang harus menunggu kebijakan pusat. Harapan juga meminta pusat tetap dengan segala upaya bagaimana bisa diselesaikan," pungkasnya.