Menteri LH Bantah Pemerintah Abai soal Karhutla: Semua Kekuatan Bekerja Padamkan Api

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, membantah anggapan pemerintah abai dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia menegaskan berbagai unsur telah dikerahkan untuk memadamkan api di sejumlah wilayah.

"Semua kekuatan sedang bekerja untuk memadamkan api. Jadi, tidak benar kalau seolah-olah kita abai," kata Jumhur kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, penanganan karhutla melibatkan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup, kepolisian, TNI, hingga komunitas masyarakat.

Selain melakukan pemadaman, pemerintah juga menindak pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Jumhur menyebut puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla.

Sementara itu, sebanyak 68 perusahaan pemilik konsesi telah disegel dan masih menjalani proses verifikasi. Menurut Jumhur, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kondisi masing-masing perusahaan dan membedakan dugaan pembakaran yang disengaja dengan kebakaran yang merambat ke wilayah konsesi.

Dia mengatakan, penanganan perusahaan perlu memperhatikan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, terutama terkait kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi mereka.

Jumhur mencontohkan, kebakaran di wilayah konsesi yang lahannya belum dibuka perlu ditelaah secara berbeda dari kebakaran yang terjadi di area perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit.

 

60 Ribu Personel Gabungan Dikerahkan

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa lebih dari 60.000 personel gabungan dari sejumlah instansi dikerahkan untuk mendukung pemadaman karhutla melalui operasi darat. Pengerahan tersebut terutama dilakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.

Teddy mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai pengerahan personel dan perkembangan penanganan karhutla dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dalam laporan tersebut, kebakaran yang masih ditangani tercatat mencapai sekitar 639 hektare dan tersebar di enam provinsi, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra.