Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperketat validasi dan pembaruan data stunting sebagai pijakan utama menentukan kebijakan intervensi di lapangan. Akurasi data dinilai krusial agar penanganan stunting tepat sasaran dan efektif.
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan asumsi, melainkan harus berbasis data riil hasil kolaborasi lintas sektor.
"Data stunting harus betul-betul akurat dan adanya pembaruan data. Kolaborasi lintas sektor harus update data, sehingga kita dapat bersama-sama menuju Aceh Barat zero stunting," tegas Said Fadheil, Selasa (22/9/2026).
Menurut Said, percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari instansi pemerintah, tenaga kesehatan, hingga pendampingan langsung di tingkat keluarga dan masyarakat.
Dalam mendukung langkah tersebut, Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat, Mulyani, menjelaskan bahwa pembenahan data dan penguatan strategi ini dibahas secara intensif melalui Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Sepanjang tahun 2026, TPPS dijadwalkan menggelar empat kali pertemuan koordinasi.
Sejumlah dinas teknis turut dilibatkan untuk mengeksekusi penanganan di lapangan. Bapperida Aceh Barat berfokus pada perencanaan dan konvergensi program, DP3AKB mengawal Program Bangga Kencana, sementara Dinas Kesehatan memetakan intervensi medis spesifik dan sensitif.
"Harapannya kita dapat berdiskusi untuk mencari solusi terbaik dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Aceh Barat," kata Mulyani.