Menko PMK Minta Para Pejabat Jadi Bapak Asuh Anak-Anak Stunting

Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja di Desa Sumarrang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Kamis (14/9). 

Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja di Desa Sumarrang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Kamis (14/9).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengecek penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Menko mendapatkan laporan bahwa angka stunting di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat tinggi.

Berdasarkan data SSGI, Prevalensi stunting tahun 2022 di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 39,3 persen. Prevalensi tersebut di atas rata-rata nasional dan di atas prevalensi Provinsi Sulawesi Barat yaitu 35 persen.

Menko PMK didampingi oleh Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar, jajaran forkopimda, dan jajaran pejabat Kemenko PMK

Menko PMK mengarahkan Kepada Pj Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan dana desa untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Polewali Mandar. 

Diketahui pada tahun 2023 Kabupaten Polewali Mandar memiliki pagu Dana Desa senilai Rp140,14 miliar, dengan total realisasi per 9 September 2023 senilai Rp93,71 miliar

"Saya minta semua ibu hamil dan yang punya anak bawah 5 tahun harus mendapatkan bantuan gizi tambahan. Bisa diambil dari dana desa bisa dioptimalkan sampai sampai 25 persen juga boleh," ujar Muhadjir.

Strategi Tekan Stunting

Dalam kesempatan itu, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar menargetkan, angka stunting di daerahnya untuk tahun depan bisa mengalami penurunan sampai 15 persen.

Menko PMK juga meminta supaya diambil langkah khusus untuk menangani angka stunting yang masih sangat tinggi.

Salah satunya, kata Menko PMK adalah dengan mengadakan program bapak asuh stunting. Muhadjir mengatakan, bila setiap pejabat dan orang yang memiliki kemampuan mengangkat anak asuh stunting, maka penurunan stunting bisa mencapai target.

"Saya juga minta 2 orang, 2 anak balita di sini jadi anak asuhan saya. Kalau pejabat di seluruh Kabupaten Polewali Mandar ini semua bisa pejabatnya mau jadi bapak asuh mulai dari pejabat daerah anggota DPRD, kemudian Polri, TNI, saya kira 14 persen bisa tercapai," kata Muhadjir.

Menko PMK juga mengapresiasi, atas kelengkapan berbagai fasilitas untuk mempercepat penurunan stunting di Polewali Mandar

Dia mendapatkan laporan bahwa tiap Puskesmas sudah punya alat USG untuk mengecek kehamilan dan juga di tiap posyandu sudah ada antropometri dan telah memenuhi syarat. 

"Karena itu akan saya kawal betul bagaimana supaya nanti di Polewali Mandar ini penanganan stunting dan kemiskinan bisa betul-betul berhasil seperti yang diperintahkan Presiden," ujar Muhadjir.

Menko PMK juga mengecek penyaluran bansos dan kelengkapan BPJS Kesehatan untuk warga kurang mampu.

Dia mendapatkan masih ada masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bansos, dan juga blm mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan.

Karenanya, dia meminta supaya Pemkab bisa memberikan perhatian lebih dan bisa memaksimalkan bantuan yang harus diterima masyarakat kurang mampu.