Mendagri Sebut Kota Medan Kembali Normal Pascabencana Alam di Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa Kota Medan telah kembali normal pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Medan, pada Senin.

Kondisi pemulihan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang sebelumnya terdampak parah. Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyoroti kemajuan signifikan ini.

Proses normalisasi ini meliputi berbagai aspek penting yang menjadi indikator utama pemulihan suatu daerah. Pemerintah terus berupaya memastikan seluruh wilayah terdampak dapat segera bangkit dan beraktivitas seperti sedia kala.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kembalinya Kota Medan ke kondisi normal dapat dilihat dari beberapa indikator kunci. Indikator tersebut mencakup berjalannya kembali pemerintahan daerah dengan baik, kelancaran pelayanan publik, serta pulihnya akses jalan darat dan perputaran ekonomi.

Menurut Tito, kondisi ini menunjukkan bahwa roda kehidupan masyarakat dan birokrasi telah berfungsi secara optimal. Pemeriksaan langsung telah dilakukan untuk memverifikasi status pemulihan di lapangan.

Selain Kota Medan, Tito Karnavian juga menyebutkan beberapa daerah lain di Sumatera Utara yang telah menunjukkan pemulihan signifikan. Kota Binjai, Kota Padang Sidimpuan, dan Kabupaten Asahan juga dilaporkan telah kembali normal.

Keberhasilan pemulihan di daerah-daerah ini menjadi contoh positif bagi wilayah lain yang masih dalam tahap rehabilitasi. Upaya koordinasi dan kerja keras berbagai pihak berperan besar dalam pencapaian ini.

Meskipun beberapa daerah telah pulih, Mendagri Tito Karnavian mengidentifikasi wilayah-wilayah yang masih memerlukan perhatian lebih. Daerah-daerah tersebut meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, dan Humbang Hasundutan.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan normalisasi secepatnya di wilayah-wilayah ini dengan mengerahkan kekuatan maksimal. Tujuannya adalah agar semua masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan normal.

Tito Karnavian juga meminta kepala daerah di wilayah terdampak bencana untuk segera melakukan pendataan. Pendataan ini sangat penting, khususnya bagi warga yang masih mengungsi, agar bantuan dapat disalurkan secara tepat dan cepat.

Langkah ini diharapkan dapat membantu warga yang masih tinggal di tenda pengungsian untuk segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Proses pendataan yang akurat akan menjadi dasar bagi penyaluran bantuan dan program rehabilitasi selanjutnya.

Data dari Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumut hingga Kamis (8/1) menunjukkan skala bencana yang signifikan. Sebanyak 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara terdampak, dengan estimasi kerugian mencapai Rp17,23 triliun.

Dampak bencana juga terasa pada populasi, dengan 479.045 Kepala Keluarga (KK) atau 1.803.549 jiwa terdampak. Jumlah pengungsi tercatat sebanyak 3.371 KK atau 13.378 jiwa.

Selain itu, bencana ini juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Sebanyak 126 jiwa mengalami luka-luka, 372 jiwa meninggal dunia, dan 53 jiwa masih dinyatakan hilang.

Dalam upaya pemulihan, normalisasi sungai yang terkena sedimen menjadi prioritas utama. Penanganan lumpur terdampak, khususnya di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga, juga menjadi fokus penting untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan infrastruktur.

Sumber: AntaraNews