Ketimpangan Anggaran Transjabodetabek Hambat Integrasi Transportasi, DKI Dorong Solusi Kreatif

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyoroti ketimpangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai hambatan utama. Ini terjadi antara Jakarta dan wilayah penyangga dalam pengembangan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (Transjabodetabek).

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, mengonfirmasi hal tersebut di Jakarta pada Jumat (09/1). Ia menyebut ketidakseimbangan APBD Bodetabek menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera diatasi.

Keterbatasan alokasi dana ini berdampak langsung pada penyediaan infrastruktur penunjang transportasi publik. Fasilitas seperti halte dan titik pemberhentian resmi di area perbatasan menjadi sulit direalisasikan.

Ketimpangan Anggaran dan Dampaknya pada Infrastruktur

Nirwono Joga menjelaskan bahwa APBD Jakarta pada tahun 2026 diperkirakan masih berada di kisaran Rp80 triliun. Angka ini sangat kontras dengan APBD daerah Bodetabek seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang rata-rata hanya Rp1,4 triliun hingga Rp4 triliun.

Ketidakseimbangan ini sangat tidak berimbang untuk pengembangan transportasi dan fasilitas pendukungnya. Salah satu contohnya adalah rute Transjabodetabek Sawangan–Lebak Bulus yang mencatat 3.000 hingga 4.000 penumpang harian, melampaui target awal 2.000 penumpang per hari.

Namun, fasilitas pendukung seperti halte yang layak dan aman di Depok belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah setempat, diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat integrasi transportasi publik dengan moda pengumpan (feeder) di wilayah Bodetabek. Padahal, integrasi antarmoda merupakan kunci dalam menciptakan sistem transportasi publik yang efektif dan ramah bagi warga.

Solusi Kreatif untuk Pengembangan Transjabodetabek

Meskipun menghadapi keterbatasan, Nirwono Joga optimistis bahwa kondisi ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif. Solusi yang diusulkan adalah melalui skema pembiayaan alternatif atau creative financing, tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Pengembangan transportasi publik, trotoar, dan pusat pertumbuhan kota dapat dilakukan dengan skema di luar APBD. Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi kendala finansial yang ada.

Integrasi antarmoda menjadi esensial untuk menciptakan sistem transportasi publik yang efisien dan nyaman. Oleh karena itu, mencari sumber pendanaan inovatif adalah langkah krusial.

Rute Transjabodetabek dan Potensi Optimalisasi

Saat ini, terdapat 15 rute bus Transjabodetabek yang telah beroperasi. Rute-rute ini meliputi B11 (Summarecon Bekasi–Cawang), B21 (Bekasi Timur–Cawang), B41 (Vida Bekasi–Cawang Sentral), D11 (Depok–Cawang Sentur via Cibubur), D21 (Universitas Indonesia–Lebak Bulus), D41 (Sawangan–Lebak Bulus via Tol Desari), dan P11 (Blok M–Bogor).

Selain itu, ada rute S11 (BSD [Serpong]–Jelambar), S21 (CSW–Ciputat), S22 (Ciputat–KP Rambutan), S61 (Alam Sutera–Blok M), SH1 (Kalideres–Perkantoran Soekarno Hatta), T11 (Poris Plawad–Petamburan), T12 (Poris Plawad–Juanda), dan T31 (PIK 2–Blok M).

Meskipun rute-rute ini telah melayani ribuan penumpang setiap hari, kurangnya fasilitas pendukung di wilayah penyangga dapat mengurangi efektivitasnya. Optimalisasi layanan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai.

Penyediaan halte yang aman dan nyaman serta titik pemberhentian resmi sangat penting. Hal ini tidak hanya untuk keamanan penumpang tetapi juga untuk mendorong lebih banyak masyarakat beralih ke transportasi publik.

Sumber: AntaraNews