Denny Indrayana Dipolisikan, Ini Pengakuan Pelapor

Seorang pengacara bernama Andi Windo Wahidin (AWW) melaporkan Denny Indrayana ke Bareskrim Polri teregister dengan nomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 31 Mei 2023. Mantan Wamenkumham itu dilaporkan atas dugaan membocorkan putusan MK terkait sistem pemilu.

Ronald
Oleh Ronald- Reporter
Denny Indrayana Dipolisikan, Ini Pengakuan Pelapor
Denny Indrayana. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Seorang pengacara bernama Andi Windo Wahidin (AWW) melaporkan Denny Indrayana ke Bareskrim Polri teregister dengan nomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 31 Mei 2023. Mantan Wamenkumham itu dilaporkan atas dugaan membocorkan putusan MK terkait sistem pemilu.

"Apa yang dilakukan Denny sudah membuat situasi politik nasional gaduh. Terlebih, apa yang disampaikan itu merupakan dugaan putusan yang sebenarnya belum dibacakan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga terang masih menjadi dokumen rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan," kata Andi saat dikonfirmasi, Sabtu (3/6).

Andi menilai, Denny diduga mencoba mengintervensi dan mempengaruhi Hakim MK. "Padahal hakim bebas dari pengaruh luar dalam memutus perkara yang ditanganinya," tegasnya.

"Itu adalah kebebasan hakim merupakan kekuasaan hakim dalam memutus dan mempunyai pertimbangan masing-masing anggota. Ini belum belum sudah merasa tau berapa komposisi hakim yang setuju dan yang dissenting. Kalau hal seperti ini didiamkan terus tidak baik begini ini kan ada penumpang gelap dalam berdemokrasi," sambungnya.

Dalam laporan, tercantum juga dugaan ujaran kebencian. "Terlapor menyebut MK, KPK, Hakim Konstitusi, MA, Pak Muldoko, PPP Gus Romi. Seolah-olah terlapor serba tahu apa yang akan terjadi, padahal terlapor saat ini tidak menjadi pihak atau bisa berstatemen atas nama lembaga-lembaga tersebut diatas. (Dan) Ini bukan masalah kebebasa berpendapat, tetapi terlapor tidak punya kapasitas atas statemennya," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Wamenkumham Denny Indrayana dalam unggahan di media sosialnya menyebut kemungkinan putusan terkait sistem Pemilu 2024 yang sedang diuji di MK adalah proporsional tertutup.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya telah menerima laporan 31 Mei atas unggahan yang dianggap mengandung unsur ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoaks), Penghinaan terhadap Penguasa dan Pembocoran Rahasia Negara.

"Kejadian yaitu pada tanggal 31 Mei 2023 pelapor melihat postingan di media sosial Twitter dengan nama akun @dennyindrayana dan media sosial Instagram dengan nama akun @dennyindrayana99 yang memposting tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian (SARA), Berita Bohong (Hoax), Penghinaan Terhadap Penguasa dan Pembocoran Rahasia Negara," terang Irjen Sandi Nugroho ketika dikonfirmasi, Jumat (2/5).

Dia menjelaskan, saat ini Polri telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) Bundle Tangkapan Layar Akun Instagram @dennyindrayana99 dan 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih Merk Sony 16 Gb.

Barang bukti tersebut akan diselidiki lebih lanjut. Jika dalam penyidikan ditemukan kejanggalan, maka pemilik akun dapat dijatuhi sejumlah tindak pidana, yakni Ujaran Kebencian (SARA), Berita Bohong (hoaks), Penghinaan Terhadap Penguasa dan Pembocoran Rahasia Negara.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP," sambungnya.

Rekomendasi