Polemik hak merek mendoan, KA Unsoed siap jadi mediator

Polemik hak merek dagang mendoan yang hak ekslusifnya dipegang pengusaha asal Sokaraja Banyumas, Jawa Tengah, Fudji Wong dalam beberapa hari terakhir masih terus berkecamuk. Kondisi tersebut membuat Pengurus Pusat Keluarga Alumni Unsoed (KA Unsoed) berniat menjadi mediator dalam polemik tersebut.Dari rilis yang dikirimkan Humas KAUnsoed, Jumat (6/11), Ketua KA Unsoed, Haiban Hadjid mengemukakan pihaknya siap bertemu dengan Fudji Wong. Dia mengemukakan, pihak KA Unsoed siap menjadi mediator dalam polemik tersebut. "Kami siap menjadi mediator sebagai solusi polemik hak merek mendoan ini. Bagaimanapun Mendoan adalah warisan budaya yang harus menjadi milik masyarakat Banyumas," katanya. Haiban mengemukakan, pemilik hak merek dagang mendoan, Fudji Wong tidak berkeberatan untuk menghibahkannya pada masyarakat. Apalagi, lanjutnya, selama memegang hak merek tersebut sejak tahun 2010, Fudji Wong tidak pernah menggugat pihak lain yang berjualan atau menggunakan nama mendoan sebagai dagangannya."Saya yakin, beliau tidak akan keberatan dengan ajakan kami untuk menghibahkan hak merek Mendoan ini kepada masyarakat Banyumas. Seperti yang disampaikannya kepada media, bahwa niatnya mendaftarkan merek Mendoan sekedar menjaga warisan budaya Banyumas ini dari klaim pihak asing," ungkap Haiban.Karena itu, Haiban berencana akan mengajak Pemkab Banyumas duduk bersama menyelesaikan polemik tersebut, melalui mediasi dari KA Unsoed. Haiban berharap permasalahan ini bisa bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menyalahkan salah satu pihak. Selain itu, ia juga mengimbau Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM agar lebih hati-hati dan selektif dalam menerima pendaftaran merek perseorangan."Belajar dari kasus Mendoan ini, maka Ditjen HAKI harus lebih selektif dalam menerima pendaftaran merek. Jangan sampai setelah mendoan, nanti Gado-Gado, Pempek, Batagor dan lain-lain yang merupakan warisan kuliner nusantara bisa didaftarkan sebagai merek dan dimiliki oleh pribadi dan disalahgunakan untuk keuntungan bisnis," tuturnya.