Ratusan SPPG di Aceh Berubah Jadi Dapur Umum, Salurkan Makanan untuk Korban Banjir

Bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh telah memicu respons cepat dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 105 SPPG di wilayah tersebut kini beralih fungsi menjadi dapur umum darurat. Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan makanan bagi para korban yang terdampak.

Perubahan fungsi ini dilakukan menyusul kondisi darurat di mana banyak wilayah masih lumpuh. Akses untuk menyalurkan bantuan menjadi sangat sulit, terutama di daerah terpencil. Dapur umum ini beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Hingga Minggu (7/12), dapur-dapur umum ini telah menyalurkan ratusan ribu paket makanan. Mereka mengalihkan fokus penerima manfaat dari siswa sekolah ke warga yang mengungsi. Inisiatif ini menjadi tulang punggung penyaluran bantuan pangan.

Transformasi SPPG Menjadi Dapur Umum Penanganan Banjir

Inisiatif pengalihan fungsi SPPG menjadi dapur umum ini merupakan respons langsung terhadap krisis. Dari total 470 SPPG yang beroperasi di Aceh, 105 di antaranya telah bertransformasi. Mereka kini fokus menyediakan makanan bergizi gratis bagi warga terdampak banjir.

Kepala Regional SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, Mustafa Kamal, menjelaskan situasi terkini. "Per hari ini, Minggu (7/12), total jumlah porsi pengalihan yang telah disalurkan sebanyak 563.676 paket makanan," ujarnya. Angka ini menunjukkan skala besar bantuan yang telah didistribusikan.

Sementara itu, 164 SPPG lainnya masih beroperasi secara normal di wilayah yang tidak terdampak parah. Namun, 161 SPPG terpaksa berhenti beroperasi karena berbagai kendala. Sebanyak 47 SPPG bahkan tidak dapat didata akibat terputusnya listrik dan telekomunikasi.

Kondisi Krusial di Berbagai Kabupaten Terdampak

Situasi paling mengkhawatirkan dilaporkan terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dan Bener Meriah. Di Aceh Tamiang, 30 SPPG tidak dapat didata karena putusnya aliran listrik dan jaringan telekomunikasi. Sementara itu, seluruh 11 SPPG di Kabupaten Bener Meriah telah berhenti beroperasi sepenuhnya.

Kabupaten Aceh Utara juga menghadapi tantangan signifikan dengan 32 dari 42 SPPG menghentikan operasi. Hanya satu SPPG yang berfungsi normal, sementara 12 lainnya beralih menjadi dapur umum. Kondisi serupa terjadi di Aceh Tengah dan Aceh Timur, di mana banyak SPPG terhenti atau beralih fungsi.

Di Kabupaten Bireuen, 21 dari 40 SPPG telah menjadi dapur umum, dengan 17 SPPG lainnya berhenti operasi. Mustafa Kamal menyebutkan dua SPPG di Bireuen bahkan sempat dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap upaya penanganan bencana.

Berbagai daerah lain seperti Pidie, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Tenggara, dan Kota Banda Aceh juga merasakan dampak serupa. Meskipun ada yang masih beroperasi normal, banyak SPPG di wilayah ini yang terpaksa berhenti atau menjadi dapur umum. Kendala listrik dan telekomunikasi menjadi hambatan utama dalam pemantauan.

Sumber: AntaraNews