Merdeka.com - Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan adanya kritik terhadap kinerja pemerintah. Namun Jokowi meminta agar kritik tidak dilandasi kebencian. Melainkan berdasarkan data sehingga bisa sama-sama memberi dampak positif bagi masyarakat.

Menurutnya, kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan karena belum tentu pemerintah selalu benar. Untuk itu, dia meminta jika ada kebijakan yang keliru harus diingatkan.

"Tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik dimaksudkan untuk mencari solusi, cari kebijakan yang lebih baik," kata Jokowi saat sambutan di Rapimnas ke-2 Partai Perindo di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (21/3).

Jokowi menyampaikan itu setelah beberapa waktu lalu Amien Rais dalam diskusi Bandung Informal Meeting di Hotel Savoy Homman, Bandung, Minggu (18/3), mengatakan program bagi-bagi sertifikat tanah Jokowi-Jusuf Kalla adalah pembohongan.

Jokowi tak menyampaikan secara langsung maksud dari ucapannya tersebut. Hanya saja dia meminta agar dibedakan antara kritik dengan mencela. "Kritik dengan mencemooh, beda itu. Kritik dengan nyinyir. Kritik dengan menghujat, beda. Kritik dengan fitnah apalagi. Menjelek-jelekan itu juga beda," tegasnya.

Jokowi juga sempat dihujani kritik terkait posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga diketahui merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Padahal sejak awal Jokowi sudah woro-woro tak ada rangkap jabatan di kabinetnya.

Jokowi pun berkelit. "Ini kan tinggal satu tahun (periode kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla) saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang (Menteri Perindustrian) baru, ini belajar bisa 6 bulan kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," ungkap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga melihat Airlangga memiliki kapabilitas yang bagus. Selama menjabat sebagai Menperin, mantan Ketua Komisi VII DPR itu dinilai bekerja optimal.

"Kita lihat memang di Menperin pak Airlangga ngerti betul yang berkaitan dengan makro konsep makro industri di negara kita, hilirisasi ke depan seperti apa," ujarnya.

Jokowi mengingatkan, memilih menteri baru harus mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya kemampuan yang dimiliki calon menteri. Sejauh ini, sosok Airlangga memang masih layak memimpin Kemenperin. "Ini kementerian yang tidak mudah," kata dia.

Sebutan diktator juga sempat dialamatkan ke Jokowi karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Kebijakan penerbitan Perppu itu oleh sebagai kalangan secara tidak langsung menunjukkan sisi otoriter Jokowi.

Jokowi sempat menyinggung soal itu saat membuka Pasanggiri Nasional (Pasanggirinas) serta Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD Tahun 2017 di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin (8/8). Seperti biasa Jokowi melontarkan kuis berhadiah sepeda untuk para peserta.

Jokowi melontarkan pertanyaan kedua. Kali ini terkait nama-nama provinsi di Indonesia. "Pertanyaannya adalah kita memiliki 34 provinsi, sebutkan 7 saja," ucapnya.

Dari deretan peserta tiba-tiba muncul santriwati berusia sekitar 15 tahun. Namanya Gladis. Jokowi meminta Gladis untuk naik ke panggung tanpa rasa takut.

"Silakan maju jangan dipaksa-paksa, maju. Sini. Maju sini. Enggak usah takut, Presidennya enggak diktator kok. Sekarang di medsos banyak yang menyampaikan Pak Presiden Jokowi otoriter, diktator. Masak wajah saya kayak gini wajah diktator," guyon Jokowi disambut tawa dan tepuk tangan riuh.

Pesta pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution juga menjadi sorotan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik karena pesta pernikahan dinilai terlalu berlebihan.

Salah satu yang dikritisi Fahri Hamzah adalah soal jumlah undangan. Dulu ada edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menyebut tamu yang diundang tak lebih dari 400 orang dan membatasi yang hadir hingga 1.000 orang.

Namun Jokowi tak setuju dengan hal tersebut. Menurutnya pernikahan Kahiyang tak mewah. "Ya, relatif lah yang namanya sederhana itu," ujar Jokowi di Graha Saba Buana, Kota Solo, Selasa (7/11).

Jokowi menyebut pernikahan putrinya digelar dengan biaya pribadi. Dia minta tak dibanding-bandingkan dengan di kota Besar.

"Hajatannya di kampung, ya memang adanya seperti ini. Gedungnya gedung sendiri, kateringnya katering sendiri, panitianya sendiri juga. Jangan dibandingkan dengan yang lain-lain," ujar Jokowi.