Putusan pemilu serentak tertunda, MK bilang ada masalah teknis

Merdeka.com - Putusan uji materi terkait UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (pemilu) serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 sempat mengalami ketertundaan selama sekitar satu tahun. Hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi (MK) disebabkan karena adanya persoalan teknis.

"Persoalan teknis dan persoalan yang harus diambil putusan yang belum diputus pada saat Maret itu," kata hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono, saat ditemui di ruangannya, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Harjono menambahkan, pada tahun 2013 memang saat itu sudah disepakati antara hakim mengenai putusan pemilu serentak. Namun ada beberapa persoalan yang harus dipertimbangkan yakni treshold dan pelaksanaan pembacaan belum disepakati oleh hakim MK.

Lebih lanjut, Marjono mengungkapkan, saat harus diambil putusan di dalam hanya tersisa lima hakim MK yakni Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhhamad Alim dan Maria Farida Indrati.

"Kita ke dalam dulu, diputuskan bagaimana. Apakah putusan ke dalam bisa mencapai mayoritas memenuhi atau tidak. Kalau bisa mencapai mayoritas, artinya memenuhi. Maka yang di luar tidak usah kita minta pendapatnya lagi yakni Pak Mahfud, Pak Akil dan Pak Sodiki," jelas Marjono.

"Posisi tinggal 5, apalagi 5 ini ada pendapat beda, nggak bisa diambil putusan lagi. Oleh karena itu kita mengambil suatu diskusi yang begitu lama, sehingga disepakati decision yang lima-limanya setuju. Itulah hasilnya," ungkap Marjono.