Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Letjen Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jokowi mengatakan, Doni memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan.

Jokowi meminta agar Doni segera melanjutkan rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah terdampak bencana.

"‎Saya kira ini masih dalam rangka rekonstruksi, rehabilitasi di Lombok dan Palu. Kemudian masih ada lagi pekerjaan besar di Lampung dan Banten. Masih banyak lagi pekerjaan besar Pak Doni," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (9/1).

Jokowi mengatakan, perlu sosok yang kuat untuk menyelesaikan rekonstruksi di wilayah-wilayah terdampak bencana. Dia menilai sosok itu ada pada Doni Monardo.

"Itu yang saya sampaikan membutuhkan manajemen yang, kuat lapangan yang kuat," ujar Jokowi.

Sebelumnya, bencana melanda wilayah Indonesia terjadi hampir bersamaan sepanjang 2018 lalu. Beberapa PR yang menanti jenderal bintang tiga itu di antaranya tsunami Selat Sunda dan longsor melanda wilayah Sukabumi menjelang akhir 2018. Relokasi dan penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB dan Sulawesi Tengah.

Terlebih BNPB memprediksi di tahun 2019 akan banyak bencana yang melanda Indonesia. Bencana itu jenis hidrometerologi akan mendominasi di tahun 2019. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, dominasi bencana hidrometerologi diakibatkan karena masih luasnya kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan lahan kritis.

Sutopo mengatakan, rata-rata laju perubahan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sebesar 110 ribu hektare terjadi per tahunnya. Sedangkan luas lahan kritis sekitar 14 juta hektare.

"Banjir dan longsor masih akan banyak terjadi di daerah-daerah yang rawan banjir dan rawan longsor sesuai dengan peta rawan banjir dan longsor. Kemudian, kebakaran hutan dan lahan masih akan terjadi, tetapi dapat diatasi dengan lebih baik. Prediksi selama 2019 musim akan normal, tidak ada El Nino dan La Nina yang menguat intensitasnya," kata Sutopo, Senin 1 Januari 2019.

Sutopo pun berpesan kepada kepala BNPB baru nantinya memiliki koordinasi baik terhadap setiap lembaga dan pihak terkait penanganan bencana. Sebab, fungsi dan tugas BNPB diatur dalam Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Reporter: Lisza Egeham

Sumber: Liputan6.com