PPP Sebut Anggota Wantimpres Mardiono Sudah Nonaktif dari Partai

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Mardiono sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi menyebut, kapasitas Mardiono di Wantimpres bukan sebagai anggota partai ka'bah.

"Menurut ketentuan perundang-undangan anggota wantimpres itu tidak boleh menjabat di pengurusan partai politik dan Pak Mardiono menjadi anggota wantimpres itu mewakili pengusaha," kata dia di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12).

Awiek, sapaan akrabnya, mengatakan, Mardiono sudah nonaktif dari PPP sejak beberapa waktu lalu. Sehingga, jelas bahwa Mardiono tidak mewakili PPP di wantimpres.

"Jadi secara perundang-undangan sah dan beliau ya memang termasuk Ketua desk Pilkada sudah nonaktif sudah mundur jauh-jauh hari," ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya akan melihat aspirasi para kader apakah Mardiono bakal maju di pencalonan ketum pada Muktamar PPP.

"Maju tidaknya beliau di pencalonan ya nanti kita lihat aspirasi dari kader dan juga sikap dari beliau. Apakah beliau memilih di wantimpres atau memilih menjadi maju di muktamar untuk calon Ketum," pungkasnya.

Wiranto jadi Ketua Wantimpres

Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 137/P/2019 tentang pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM era Kabinet Kerja Wiranto ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota Wantimpres.

Sementara, delapan anggota lainnya yaitu, Sidarto Danusubroto (politisi senior PDIP), Agung Laksono (politisi senior Partai Golkar), Dato Sri Tahir (bos Mayapada Group), Putri Kuswisnu Wardani (bos Mutika Ratu).

Kemudian, Mardiono (politisi PPP), Arifin Panigoro (bos Medco Energi), Soekarwo (mantan Gubernur Jawa Timur), dan Habib Luthfi bin Yahya (Tokoh NU).

Jokowi lantas memimpin sumpah jabatan para anggota Wantimpres. Mereka berjanji akan menjalankan tugas sesuai UUD 1945.