Polres Bogor Amankan 129 Pelajar Saat Berangkat Demo ke DPR

Merdeka.com - Pelajar asal Bogor yang hendak berdemonstrasi ke Gedung DPR MPR, disebut terpengaruh ajakan pelajar dari luar Bogor di media sosial. Ketua Satgas Pelajar Kota Bogor Mohammad Iqbal menjelaskan, sejak Rabu (25/9) pagi, pihaknya telah menerima informasi adanya pelajar Bogor ingin ikut demonstrasi.

"Dari Rabu pagi di medsos. Kita langsung koordinasi dengan pihak KAI agar tidak memberikan tiket kereta kepada pelajar yang hendak ke Jakarta," kata Iqbal, Kamis (26/9).

Para pelajar itu kemudian diberi arahan agar tidak pergi ke Jakarta. "Ya kalau terjadi sesuatu, siapa yang tanggung jawab," terang dia.

Sementara Polres Bogor Kota mengamankan 129 pelajar sejak pengadangan mereka di Stasiun Bogor. Namun, 121 di antaranya telah dipulangkan hari ini, Kamis (26/9) pukul 09.00 WIB.

"Sudah pulang 121 orang. Tapi ada delapan orang dimintai keterangan lebih lanjut, terkait perusakan kendaraan dinas Kasat Lantas," ujar Paur Humas Polres Bogor Bogor Kota Ipda Desty Irianti.

Namun dia belum bisa memastikan sanksi apa yang akan diberikan pada para pelajar tersebut jika terbukti bersalah. Sebab pemeriksaan masih dilakukan. "Masih dimintai keterangan," katanya.

Para pelajar yang pulang, dijemput orang tua dengan didampingi pihak sekolah. "Iya orang tua didampingi pihak sekolah datang, setelah kita hubungi sejak semalam," kata dia.

Salah satu siswa SMK swasta di Bogor, M Rifal mengaku tidak mendapat paksaan dari pihak manapun untuk melakukan aksi di Jakarta.

"Saya enggak mau lulus sekolah nanti keadaannya begini," kata dia.

Baginya, pelajar Bogor rencananya akan bergabung dengan pelajar SMK dari Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Depok, untuk berunjuk rasa di Senayan, yang diperolehnya dari media sosial.

"Kalau dari Bogor ada sekitar 48 sekolah, tapi perwakilannya saja," kata dia.

Para pelajar itu awalnya ingin berdemonstrasi di depan Gedung DPR menuntut UU KPK dan pengesahan RKUHP.

Alasannya, mereka menilai regulasi itu tidak adil kepada rakyat. "Contohnya, hukuman berat untuk yang kritik presiden sama wakil presiden," kata pelajar SMK swasta lainnya, Haikal.

"Biar masih sekolah juga kita tahu kalau korupsi makin banyak. Ini malah KPK dilemahin. Enggak bisa diam saja," katanya.