Politikus Hanura di DPRD: Wagub DKI lebih elok dari PDIP

Merdeka.com - PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, ngotot berhak mencalonkan seorang cawagub untuk Basuki Tjahaja Purnama setelah Jokowi dilantik sebagai gubernur. Kedua partai adalah partai pengusung Jokowi-Ahok di Pilgub 2012 lalu.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, menilai wajar terjadi polemik terkait posisi wagub yang ditinggalkan Ahok. Tapi dalam etika politik, katanya, wagub DKI mendatang harusnya menjadi jatah PDI Perjuangan lantaran gubernur DKI telah dijabat kader Gerindra.

"Berdasarkan undang-undang UU Nomor 32 tahun 2004 hal tersebut memang memungkinkan, baik Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan berhak mengajukan calon. Namun, wisdom politik perlu muncul di setiap langkah politik seorang politisi. Kalau sekarang gubernurnya dari Gerindra akan lebih bijak kalau wakilnya ya dari PDIP walaupun secara undang-undang kedua partai boleh mengajukan," ujar Wahyu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/9).

Wahyu mengakui pengunduran diri Jokowi nantinya bakal dipersulit para anggota DPRD DKI. Apalagi, Koalisi Merah Putih yang digagas Partai Gerindra sangat kuat di DPRD DKI. Namun, lanjut dia, Jokowi dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden mendatang, sehingga, DPRD DKI harus mempersilakan Jokowi menjalani amanat dari rakyat.

"Kita harus berpikir panjang tidak seperti zaman Pak Prijanto loh, beliau kan ditolak mengundurkan diri dari jabatan wakil gubernur karena dianggap tidak memiliki alasan yang krusial untuk mundur. Berbeda dengan Pak Jokowi, beliau ini kan sudah diberikan amanah oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden, masa kita anggota DPRD menentang secara jelas keinginan seluruh rakyat Indonesia? Yang memilih Pak Jokowi rakyat Indonesia loh, dikuatkan oleh putusan MK lagi," ujar anggota DPRD dari fraksi Hanura ini.

Wahyu menilai langkah Jokowi sangat tepat apabila mengajukan surat pengunduran diri setelah kelengkapan dewan selesai dibentuk. "Saya mengapresiasi langkah pak Jokowi untuk mengundurkan diri dengan menunggu kelengkapan dewan selesai dibentuk. Pak Jokowi menyampaikan itu, artinya beliau menghormati prosedur administrasi dan juga kita sebagai anggota dewan," pungkas dia.

Sebelumnya, Joko Widodo belum juga mengajukan surat pengunduran diri sebagai gubernur DKI Jakarta meski sudah terpilih sebagai Presiden ke 7 RI. Jokowi, sapaannya, mengatakan, pengajuan surat pengunduran diri setelah kelengkapan dewan lengkap.

"Setelah pelantikan itu, kan dewan harus menentukan pimpinan dewan dan komisi-komisi, itu masih berjalan.Tadi itu juga ketua baru sementara, kalau itu selesai, suratnya (pengunduran diri) diajukan, kalau suratnya sudah siap. Tapi tentu saja pengajuannya menunggu kelengkapan dewan itu selesai," jelasnya.