PKS soal Wagub DKI Masih Kosong: Mestinya Bisa Selesai Ketika Semua Berjiwa Besar

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyiapkan dua kandidat calon wakil gubernur DKI Jakarta. Namun hingga kini, pansus pemilihan Wagub DKI belum juga menggelar rapat pimpinan gabungan untuk menentukan kapan pemilihan wagub dilakukan.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyayangkan proses yang telah rampung sejak Mei-Juni lalu belum bisa dituntaskan. Padahal seharusnya, sudah diketok 22 Juli lalu.

"Itu mestinya publik bertanya, kenapa tidak ada rapimgab. Padahal teman-teman pansus sudah menyelesaikan tugasnya. Tinggal diketok, rapimgab setuju, bawa ke paripurna, buat pemilihan, sederhana kok. Dan apa yang sudah disepakati Gerindra dan PKS itu saja yang diketok," jelasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (19/8).

Menurutnya, kekosongan posisi Wagub DKI sangat merugikan masyarakat. Apalagi, Jakarta memiliki kompleksitas masalah.

"Tentu merupakan kerugian bagi publik. Setahun lebih Anies Baswedan tidak memiliki wakil dengan kompleksitas masalah dan kompleksitas beban. Sangat tidak adil DKI tidak punya wakil padahal prosesnya sederhana," ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini bisa selesai dengan cepat jika semua pihak bisa berjiwa besar. Padahal, Anies Baswedan juga telah berulang kali meminta agar segera ada pendamping.

"Kalau PKS memahami proses, tapi kalau lama ini mestinya bisa cepat selesai ketika semuanya berjiwa besar. Yang enggak boleh legislatif ini membuat eksekutif ada dalam posisi yang tertekan," jelasnya.

"Karena Mas Anies sendiri sudah beberapa kali minta segera ditemani. Berkali-kali," lanjutnya.

Terkait titik mandeknya pembahasan ini, menurutnya, yang paling paham adalah DPRD DKI dan DPW PKS DKI Jakarta. Sementara di tingkat pusat, PKS dan Gerindra telah lama bersepakat terkait hal ini. Apalagi Sandiaga telah menyatakan berkali-kali bahwa kursi Wagub DKI adalah jatah PKS. PKS kemudian mengajukan dua nama; Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Dua nama ini juga telah disepakati Gerindra.

"Lebih paham teman-teman DPRD DKI atau DPW (PKS) DKI. Saya tidak terlalu terlibat. Tapi saya memandang dari sudut kepentingan publik, kasihan masyarakat," ujarnya.

"Kan tinggal segera saja prosesnya dijalani. Saya dalam posisi melihat partai tidak dalam posisi menolak. Harusnya. Karena aturannya itu jatahnya partai pengusung dan partai pengusung sudah sepakat," tutupnya.