PKB: Kantor administrasi saja yang dipindah, jangan ibu kota

Merdeka.com - Belakangan, wacana pemindahan ibu kota terus bergulir. Hal ini disebabkan banyaknya persoalan yang terjadi di Jakarta, salah satunya adalah banjir besar yang terjadi beberapa hari terakhir.

Banyak kalangan yang menilai Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi pusat pemerintahan. Namun, pandangan berbeda datang dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain.

Menurutnya, bukan ibu kota yang dipindahkan dari Jakarta, melainkan kantor administrasi pemerintahan saja.

"Saya lebih setuju pusat kantor administrasi pemerintahan saja yang dipindah. Bisa ke daerah sekitar Banten atau ke Karawang atau Subang (Jabar). Sementara Jakarta tetap menjadi ibu kota dan menjadi kota dan pusat administrasi perdagangan," jelas Malik saat dihubungi, Jumat (19/1).

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, dengan dipindahkannya pusat administrasi pemerintahan, secara otomatis persoalan di Jakarta sedikit demi sedikit akan teratasi. Salah satunya adalah masalah kemacetan.

"Karena administrasi perdagangan atau swasta pasti akan mengikuti atau mendekati administrasi pemerintahan. Otomatis juga pemerintahan DKI bisa lebih leluasa dalam membangun daerah resapan air," imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi persoalan banjir adalah dengan membangun daerah resapan air. "Bukan membangun mal dan perkantoran yang seperti saat ini terjadi di Jakarta," katanya.

Dia juga menyatakan, memindahkan ibu kota bukanlah sebuah perkara mudah. Selain itu, dibutuhkan konsep dan pemikiran yang matang untuk mewujudkan hal tersebut.

"Saya kira perlu waktu lama untuk memindah ibu kota. Memindah kantor pemerintahan negara tidak serumit memindah ibu kota," tandasnya.