Pilkada Tolikara, Stafsus Jokowi ingatkan penegak hukum adil

Merdeka.com - Staf Khusus Presiden, Lennis Kogoya meminta penegak hukum berlaku adil pada Pilkada Tolikara, Papua. Dia mengatakan, ketidakadilan lah yang memicu konflik horizontal di Papua.

"Penegak hukum dalam hal ini penyelenggara baik KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, kejaksaan, pengadilan, coba tegakkan yang benar," ujarnya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran 3, Jakarta, Jumat (13/10).

Lennis mengingatkan, penegak hukum harus adil mengambil keputusan. Pihak yang salah jangan dimenangkan dan pihak yang seharusnya menang dikalahkan.

"Kita anak bangsa yang sama, hak yang sama, hak politik yang sama. Jadi jangan sampai terjadi yang salah dimenangkan, yang menang dikalahkan. Inikan salah," ucapnya.

Sebagai warga yang lahir di negara berazaskan hukum, Lennis tak henti-hentinya mengingatkan agar setiap keputusan berlandaskan undang-undang. Jika undang-undang tak dianggap penting, maka tunggulah datangnya kehancuran.

"UU harus kita ikuti dan patuhi. Kalau kita keluar dari UU dan tidak dipatuhi maka kita yang bahaya," kata dia.

Saat ini, Tolikara, Papua sedang mengalami konflik horizontal. Pertikaian terjadi akibat pemilihan bupati dan wakil bupati Tolikara 2017. Dalam kontestasi tersebut, pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo menjadi pemenang sementara pasangan John Tabo dan Barnabas Weya kalah.

Tak terima dengan hasil Pilkada, John Tabo dan Barnabas Weya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian memutuskan untuk menolak gugatan pasangan John Tabo dan Barnabas Weya dan memenangkan pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo.

Pihak John Tabo dan Barnabas Weya geram dengan keputusan MK. Mereka ingin menemui langsung Kemendagri Tjahjo Kumolo dan menyampaikan kekecewaanya. Namun, yang bersedia menemui massa adalah Dirjen Otonomi Daerah (Otda) serta Dirjen Politik dan Pemerintahan (Polpum).

Tepatnya pada Rabu (11/10) sore, massa tersebut merangsek masuk ke kantor Kemendagri. Beberapa pot bunga dan kaca mobil dipecahkan. Tak terima dengan ulah massa, petugas pengamanan Kemendagri membalas.

Akibatnya tujuh petugas pengamanan dan pegawai terluka ringan. Kepala dan tangan tiga orang lainnya harus dijahit karena robek. (mdk/rnd)