Better experience in portrait mode.
Permendikbud Minimum Usia Anak Masuk SD 5 sampai 6 Tahun, Ternyata Begini Pandangan Psikolog

Permendikbud Minimum Usia Anak Masuk SD 5 sampai 6 Tahun, Ini Pandangan Psikolog

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 mengatur tentang batas usia minimum bagi peserta didik baru kelas 1 SD adalah 7 tahun atau paling rendah 6 tahun. Namun, anak dengan kecerdasan/bakat istimewa dapat diterima pada usia 5 tahun 6 bulan dengan persetujuan dan rekomendasi psikolog atau dewan guru.

Psikolog Bidang Studi Psikologi Pendidikan, Dr. Rose Mini Agoes Salim, mengatakan bahwa setiap anak memiliki kemampuan kematangan sekolah yang berbeda-beda. Kematangan sekolah tidak hanya dilihat dari sisi kognitif, tetapi juga dari aspek motorik, visual spasial, dan kemampuan menerima tugas dan arahan dari guru.

Bunda Romy juga menjelaskan bahwa kematangan sekolah dasar mencakup banyak hal dan bukan hanya tentang kemampuan akademik. Anak yang mampu dan siap dalam hal kematangan sekolah dapat masuk ke sekolah formal di usia 5 tahun, asalkan memiliki kemampuan yang betul-betul siap untuk bersekolah dasar.

Menurut Bunda Romy, anak usia dini sampai 8 tahun masih dalam proses untuk menyempurnakan dirinya dalam matang sekolah dasar. Namun, jika anak sudah mampu di usia 5 tahun, tidak masalah untuk masuk sekolah dasar, asalkan memiliki kemampuan yang memadai. Kematangan sekolah dasar juga harus dibarengi dengan kematangan emosional dan psikomotorik.

Geser👉
Keluarga SYL Kembalikan Uang Hasil Urunan Pejabat Kementan Rp550 Juta ke KPK

Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp550 Juta ke KPK

Keluarga SYL mengembalikan uang hasil urunan pejabat Kementan sebesar Rp550 juta ke KPK.

Pengembalian uang tersebut dilakukan oleh dua anak SYL, Kemal Redindo Syahrul Putra dan Indira Chuanda Thita Syahrul.

Tim kuasa hukum keluarga SYL menyatakan pengembalian uang sebagai bentuk komitmen keluarga dan telah diakui oleh saksi dalam persidangan.

SYL didakwa melakukan pemerasan terhadap anak buahnya dan menerima suap sebesar Rp40 miliar perihal gratifikasi jabatan.

Geser👉
Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Polisi

Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Polisi

Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke polisi atas kesaksian bohong.

Keterangan dari RT Pasren telah merugikan keluarga terpidana dan membuat enam keluarga terpidana terseret dalam kasus pembunuhan.

Laporan ini diharapkan menjadi jalan baru untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eky secara terang benderang.

Dalam laporan tersebut, pihak keluarga terpidana menyematkan Pasal 242 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun.

Geser👉
Kapolda Sumbar Buka-Bukaan Kronologi Tewasnya Bocah SMP

Kapolda Sumbar Buka-Bukaan Kronologi Tewasnya Bocah SMP

Kapolda Sumatera Barat membuka kronologi tewasnya Afif Maulana, bocah SMP yang ditemukan tewas di bawah jembatan.

Polda Sumbar membantah dugaan penganiayaan polisi terhadap Afif Maulana dan menyatakan telah menangani kasus tersebut secara profesional.

Hasil visum dan keterangan saksi Aditia mengungkap bahwa Afif Maulana mengajak Aditia untuk melompat ke sungai, namun Aditia tidak mengikuti dan mengajak Afif untuk menyerahkan diri kepada polisi.

Dalam hasil visum terdapat luka pada tubuh Afif yang diduga terjadi saat dia terjatuh dari motornya. Polda Sumbar mengimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang simpang siur dan menegaskan bahwa Afif meninggal bukan karena dianiaya polisi.

Geser👉
Ditanya Kasus Harun Masiku, Hasto Malah Bicara Desertasinya soal Teori Geopolitik Soekarno

Hasto Malah Bicara Desertasinya soal Teori Geopolitik Soekarno

Hasto Malah Bicara Desertasinya soal Teori Geopolitik Soekarno. Hasto tampak sibuk karena tetap melanjutkan studi doktoral keduanya di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

Hasto Enggan Tanggapi Kasus Harun Masiku di KPK. Hasto tidak merespons permasalahan hukum di KPK yang berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Ketika ditanya tentang persoalan hukum yang lebih nampak dimensi politiknya di Kepolisian dan KPK, Hasto hanya tersenyum.

Hasto Sibuk Lanjutkan Studi Doktoral di UI. Hasto tetap fokus melanjutkan studi doktoral keduanya di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) di Universitas Indonesia (UI). Disertasinya membahas teori pelembagaan Partai dalam kaitannya dengan kepemimpinan strategis Megawati Soekarnoputri.

Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya. Hasto sedang sibuk dengan studi doktoralnya yang membahas teori pelembagaan Partai dalam kaitannya dengan kepemimpinan strategis Megawati Soekarnoputri.

Geser👉
Regulasi Membangun Sistem Informasi Pasar Kerja

Regulasi Membangun Sistem Informasi Pasar Kerja

Sekjen Kemnaker Sampaikan Regulasi dalam Membangun Sistem Informasi Pasar Kerja

Pemerintah memiliki beberapa regulasi dalam membangun Sistem Informasi Pasar Kerja, seperti Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan.

Regulasi Wajib Lapor Lowongan bertujuan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait kesempatan kerja bagi masyarakat.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia.

Geser👉
Jelang Olimpiade Paris, Arsjad Rasjid Beri Pesan Damai ke Pemanah Anak-Anak saat Olympic Day

Arsjad Rasjid Mendorong Pesan Damai di Olimpiade Paris

Ketua Umum PB Perpani, Arsjad Rasjid, mendorong pesan damai di Olimpiade Paris.

PB Perpani merayakan Olympic Day dengan menghadirkan pemanah anak-anak di Lapangan Hoki, Gelora Bung Karno, Jakarta.

Arsjad Rasjid menyampaikan pesan perdamaian dan solidaritas serta pentingnya melindungi generasi mendatang dari dampak buruk konflik dan kekerasan.

Olimpiade bukan hanya ajang kompetisi olahraga, tetapi juga platform untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan.

Geser👉
Polda Jabar Buka Suara soal Absen di Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Polda Jabar Absen di Sidang Praperadilan

Polda Jabar tidak hadir dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan di PN Bandung.

Sidang praperadilan yang semula dijadwalkan pada 24 Juni ditunda menjadi 1 Juli 2024.

Tim kuasa hukum Polda Jabar akan hadir pada sidang berikutnya dan menyiapkan materi persidangan.

Kuasa hukum Pegi kecewa dengan penundaan sidang dan meragukan kekuatan bukti yang dimiliki Polda Jabar.

Geser👉
Tiga Lapak Judi Online Berkedok Tempat Ngegim di Banyumas Digerebek, 11 Orang Ditangkap

Tiga Lapak Judi Online Digerebek

Polresta Banyumas berhasil menggerebek tiga lapak judi online berkedok tempat ngegim di Banyumas. Sebanyak 11 orang ditangkap dalam operasi ini.

Para tersangka menggunakan modus operandi dengan bermain game sebagai kedok. Mereka membuat ID secara masif dan menjual Chips melalui aplikasi media sosial Facebook.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk 502 set komputer, 90 buah PC, 134 flashdisk, 62 modem, dan lain-lain.

Kasus ini masih akan dikembangkan untuk melihat apakah ada keterkaitan dengan lintas Pulau atau lintas negara. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
KPK Usut Korupsi Bansos Presiden 2020

KPK Usut Korupsi Bansos Presiden 2020

KPK mulai mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden tahun 2020 yang saat ini telah naik ke tahap penyidikan.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI tahun 2020.

Penyidik KPK akan berfokus pada asset recovery dalam perkara ini, dengan tujuan untuk mengembalikan aset yang menjadi kerugian negara.

Kasus korupsi bansos ini terjadi bersamaan dengan program Bantuan Sosial Beras (BSB) yang dilakukan oleh Kemensos di wilayah Jabodetabek. Pembaca dapat menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
Kepala Baguna PDIP Pakai Uang Suap Rp2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Kepala Baguna PDIP Terlibat Korupsi

Kepala Baguna PDIP terlibat korupsi truk Basarnas, menggunakan uang suap untuk membeli ikan hias.

Max Ruland Boseke, mantan Sestama Basarnas, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pengadaan truk Basarnas.

Max memenangkan lelang truk angkut sebesar Rp17,2 miliar dan menerima suap Rp2,5 miliar dari Direktur CV Delima.

Tindakan Max merugikan negara sebesar Rp20,4 miliar dari pagu proyek Rp96,3 miliar. Geser ke atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
KPK Laporkan Hakim Fahzal Hendrik Cs ke KY dan Badan Pengawas MA, Kenapa?

KPK Lapor Tiga Hakim ke KY dan Badan Pengawas MA Terkait Putusan Sela

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan tiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA).

Dalam laporan KPK, Hakim Fahzal Cs diduga mengarahkan Jaksa Penutut Umum (KPK) untuk mengamini keputusan sela majelis hakim yang dianggap melanggar kode etik.

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, menyatakan bahwa Hakim Fahzal seharusnya memberikan pilihan jalur hukum yang lainnya kepada para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

PT DKI Jakarta mengabulkan langkah hukum perlawanan yang diajukan KPK terkait putusan sela majelis hakim, sehingga sidang kasus Gazalba Saleh tetap dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Geser👉
Keluarga Ungkap Kondisi Jenazah Siswa SMP di Padang, Tubuh Penuh Luka dan Telinga Berdarah

Keluarga Korban SMP Minta Pelaku Dihukum Mati

Keluarga korban SMP meminta pelaku dihukum mati setelah menemukan kejanggalan dalam kasus kematian siswa tersebut.

Polisi sempat meminta keluarga untuk memandikan jenazah di rumah sakit, namun keluarga menolak karena tubuh korban penuh luka dan telinga berdarah.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa oleh polisi yang sedang melaksanakan patroli.

Kapolda Sumatera Barat membantah adanya anak bernama AM yang dibawa ke Polsek Kuranji pada saat kejadian dan akan memburu orang yang menyebarkan narasi tersebut.

Geser👉