Penyuap Dirjen Hubla Kemenhub didakwa suap Rp 2,3 miliar

Merdeka.com - Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan didakwa jaksa penuntut umum KPK menyuap mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono. Pemberian suap oleh Adi sehubungan dengan pengerjaan pengerukan empat pelabuhan di berbagai daerah.

"Terdakwa Adi Putra Kurniawan memberikan sesuatu berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2,3 miliar kepada Antonius Tonny Budiono selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan," ucap jaksa Moh. Helmi Syarif saat membacakan surat dakwaan milik Adi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (16/11).

Adapun empat pelabuhan yang diterbitkan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) yang dikerjakan PT Adhiguna Keruktama antara lain; Pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulau Pisau Kalimantan Tengah, Pelabuhan Samarinda Tahun Anggaran 2016, dan pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Tahun Anggaran 2017. Kemudian pengerjaan pengerukan di Bontang, Kalimantan Timur, pengerukan di Lontar Banten serta pengerukan di Tanjung Emas, Semarang.

Khusus untuk pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulau Pisau Kalimantan Tengah, Pelabuhan Samarinda Tahun Anggaran 2016, dan pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Tahun Anggaran 2017, PT Adighuna Keruktama mengikuti lelang proyek yang dilaksanakan bulan Mei 2016. Sekitar bulan Juni 2016 PT Adhiguna Keruktama dinyatakan memenangkan pada proyek tersebut.

Lebih lanjut, Helmi mengatakan, modus yang digunakan oleh Adi guna menyuap Tonny yakni dengan memberikan kartu ATM atas nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo. Kartu tersebut nantinya berisi saldo yang bisa digunakan Tonny kapanpun.

Namun pada faktanya, jaksa mengungkap Adi menggunakan KTP palsu dalam proses pembukaan rekening. Dua nama yang digunakan oleh Adi untuk membuka rekening di Mandiri yakni Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo.

"Dalam kurun waktu 2015 hingga 2016 terdakwa membuat 21 rekening di Bank Mandiri cabang Pekalongan Alun-Alun," ujarnya.

Sekitar pertengahan tahun 2015, Adi menemui Tonny. Pada pertemuan itu, Adi memperkenalkan dirinya atas nama Yongkie. Nama yang digunakan saat pembukaan rekening. Jaksa Helmi menjelaskan, tujuan Adi menemui Tonny guna mendapat masukan terkait tender proyek.

"Pada pertemuan tersebut terdakwa meminta saran tentang masalah tender proyek agar bisa menang. Kemudian Antonius Tonni Budiono menyarankan agar dipenuhi semua persyaratannya," ujarnya.

SIKK pun diterbitkan oleh Tonny kepada PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten dan KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang yang mana proyek pengerukannya dikerjakan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Jaksa juga mengungkap, tiap ATM yang dipegang oleh Tonny telah diisi saldo, Adi mengirimkan informasi dengan menggunakan kalimat sandi.

"Terdakwa memberitahukan kepada Antonius Tonny Budiono melalui media Blackberry Messenger (BBM) menggunakan kata sandi antara lain 'kalender tahun 2017 sudah saya kirim' atau 'telor asin sudah kirim' dan setelah terdakwa memberi informasi tersebut Antonius Tonny Budiono menjawab 'ya'," imbuhnya.

Atas perbuatannya Adi didakwa dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.