Pemulihan Ekonomi Mikro hingga Pertanian Jadi Fokus Serapan ABPD Banyuwangi 2021

Merdeka.com - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan, penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD 2021 difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi berbagai sektor, UMKM hingga pertanian. Pemulihan ekonomi, jadi prioritas karena pandemi saat ini telah banyak berdampak pada level ekonomi mikro.

Upaya tersebut, dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada secara optimal, efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini, disampaikan Anas saat rapat paripurna virtual terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas diajukannya Raperda APBD 2021.

"Secara umum program dan kegiatan prioritas pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan," kata Anas, Rabu (25/11).

Anas menjelaskan bahwa salah satu fokus Banyuwangi ke depan adalah melakukan peningkatan kualitas UMKM lokal melalui berbagai kegiatan. Hal ini selaras dengan pandangan fraksi PDI Perjuangan yang memandang perlunya sektor usaha menengah mendapatkan prioritas agar perekonomiannya segera pulih pasca di hantam pandemi Covid-19.

"Misalnya, memberikan pelatihan-pelatihan termasuk bantuan alat sebagai modal usaha kerja, pembinaan, izin usaha yang sederhana, dan kerja sama usaha. Tak hanya itu, pemkab juga akan memberikan pendampingan pengembangan usaha serta akses pembiayaan perbankan yang ringan," kata Anas.

Terkait rencana pemerintah akan mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021, Anas menyampaikan bahwa eksekutif mengusulkan formasi sebanyak 3.519 orang sesuai jumlah guru honorer di Banyuwangi.

"Rinciannya, tenaga honorer K-2 yang belum lulus PPPK sebanyak 226 orang, guru honorer yang sudah masuk data Dapodik 1.908 orang, serta guru honorer yang belum masuk Dapodik 1.385 orang," jelasnya.

Anas juga menanggapi PU dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang asumsi pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga sumber utama pertumbuhan, salah satunya sektor pertanian.

Dia mengatakan, dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 4,3 sampai 5,4 persen. Di sektor pertanian akan dilakukan lewat peningkatan revitalisasi pertanian. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan optimalisasi panca usaha tani dan pengolahan pasca panen.

"Juga melalui fasilitasi infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, hingga fasilitasi sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk dan obat-obatan," kata Anas.

Untuk mendukung pengembangan sektor ini, pemkab juga berupaya mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada provinsi dan pusat. Langkah tersebut guna menjawab permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi yang memang dirasakan oleh semua daerah.

"Selain itu, petani juga akan mendapatkan pelatihan pembuatan pupuk organik. Sehingga diharapkan mereka bisa mencukupi kebutuhan pupuknya secara mandiri," jelasnya. Penjelasan tersebut sekaligus menjawab PU yang datang dari fraksi Gerindra-PKS terkait kelangkaan pupuk bersubsidi.

Selanjutnya, Anas juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi PKB terhadap langkah pemkab dalam melakukan re-desain sistem penganggaran yang terfokus pada program prioritas berbasis hasil dan efisiensi.

Anggaran tersebut, katanya, digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Selain itu, pemkab juga terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi, salah satunya mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

"Pemanfaatan IT ini akhirnya sangat membantu kita dalam proses pendataan penerima bansos. Dengan pendataan yang berbasis IT, permasalahan data bansos bisa kita selesaikan dengan baik," ujarnya

Anas lantas menegaskan bahwa pengalokasian anggaran Jaring Pengaman Sosial dan pemulihan ekonomi akibat covid-19 menjadi prioritas di tahun 2021, mengingat belum diketahui kapan wabah akan berakhir.

"Ke depan, eksekutif tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi kemungkinan adanya penerima bansos yang kurang tepat sasaran, yakni melalui verifikasi dan validasi DTKS oleh kelurahan dan desa," ujarnya menjawab PU dari fraksi Gerindra-PKS.

Kontributor: Mohammad Ulil Albab