Pemkot Solo larang buku pelajaran yang tulis Yerusalem ibu kota Israel

Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melarang beredarnya buku pelajaran untuk siswa Kelas 6 Sekolah Dasar (SD) yang menyebutkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Larangan tersebut dikeluarkan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari ormas Islam di Solo, Rabu (13/12).

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang penggunaan buku tersebut di Solo. Sekolah Dasar yang terlanjur menggunakan kami minta segera dihentikan," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Etty Retnowati.

Etty mengatakan surat edaran tersebut sudah disebar kepada seluruh SD negeri dan swasta di Solo. Etty mengemukakan pelarangan tersebut dilakukan karena keberadaan buku tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan persepsi kepada para siswa.

Apalagi informasi yang kontroversial itu mencuat, di tengah dipersoalkannya tindakan pengakuan kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Yang kita terima itu ibu kota Israel adalah kan Tel Aviv bukan Yerusalem. Apalagi Pak Jokowi juga sudah bersikap terkait pernyataan Donald Trump," tandasnya.

Ety melanjutkan, dalam audiensi tersebut, perwakilan ormas Islam menunjukkan buku IPS kelas 6 terbitan Yudhistira. Pada halaman 56 jelas tertulis ibukota Israel adalah Yerusalem. Sedangkan ibu kota Palestina tidak dicantumkan. Selain buku tersebut, konten serupa juga ditemukan di Buku Sekolah Elektronik (BSE) Kemendikbud.

Sekjen Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) Yusuf Suparno disela audiensi dengan Dinas Pendidikan menerangkan, pihaknya telah mendesak agar Pemkot Solo l melarang peredaran buku IPS Terpadu tingkat SD kelas 6 tersebut.

"Kita minta dilarang karena dalam buku tersebut terdapat pelajaran tentang ibu kota negara-negara di dunia salah satunya adalah ibu kota Israel yakni Yerusalem. Apa yang ada di dalam buku tersebut merupakan sebuah kesalahan dan dikhawatirkan dapat menyesatkan pemikiran anak-anak," tandasnya.

Yusuf juga meminta kepada pemerintah agar menarik peredaran buku tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga ingin agar penerbit mengajukan permohonan maaf melalui media cetak maupun elektronik.

"Beredarnya buku IPS ini sebagai sebuah keteledoran pemerintah, apalagi sudah dicetak sejak tahun 2006. Kesalahan ini sudah sangat fatal, dari sisi akidah ini sudah salah. Yerusalem itu Kota Suci dan ini jelas sudah menciderai umat Islam. Kami juga ingin mencari pengarangnya yakni Budi Hartawan, sebenarnya apa yang diinginkannya," tegasnya.