Merdeka.com - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan alasan pihaknya menetapkan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) sebagai tersangka adalah bentuk pertanggungjawaban hukum. Hal itu berkaitan atas dugaan penyerangan yang dilakukan kepada petugas ketika insiden bentrokan di Tol KM50 Jakarta-Cikampek.

"Ya kan untuk pertanggungjawaban hukumnya kan harus ada," kata Agus ketika ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/2).

Menurutnya, pertanggungjawaban hukum ditunjukan terhadap insiden penyerangan sebelum mereka ditembak oleh anggota, karena mencoba melawan petugas. Hal itu sudah sesuai dengan aturan untuk memberikan kepastian hukum.

"Artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita proses," ujar Agus.

Sedangkan, terkait proses perkara lanjutan, Agus mengatakan pihaknya akan menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan SP3 untuk kasus insiden bentrokan di Tol KM 50 Jakarta-Cikampek.

"Ya nanti akan dihentikan," kata Agus ketika ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/3).

Agus menjelaskan penghentian kasus tersebut, karena keenam laskar FPI sudah meninggal maka secara otomatis starus hukumnya hilang.

"Nanti kita (keluarkan) surat perintah penghentian penyidikan bang karena tersangka meninggal dunia," ujar Agus.

Penyidikan Hanya Bisa Dilakukan ke Orang Masih Hidup

Sebelumnya, Pakar hukum pidana Fachrizal Afandi menilai penetapan tersangka terhadap orang yang sudah meninggal cukup janggal. Karena seyogyanya, proses penyidikan dan penuntutan sebuah perkara hanya bisa dilakukan kepada orang yang masih hidup.

"Proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana hanya bisa dilakukan terhadap orang yang masih hidup," kata Fachrizal saat dihubungi merdeka.com, Kamis (4/3).

Terlebih, dia menyoroti terhadap proses penegakan hukum yang digunakan oleh kepolisian. Karena, sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP jo Pasal 77 KUHP sudah seharusnya dihentikan, karena yang bersangkutan atau terdakwa telah meninggal dunia.

"Apalagi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mewajibkan polisi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka," sebutnya.

Karena adanya dasar aturan tersebut, Fachrizal menyampaikan sudah seharusnya polisi menghentikan proses hukum kepada keenam laskar FPI dan jangan mencoba memaksakan aturan.

"ya sudah (dihentikan), polisi janganlah bermain akrobat menabrak aturan-aturan," ujarnya.

Bahkan, Fachrizal juga melihat kejanggalan lain pada penanganan kasus bentrokan di KM 50. Terhadap berkas perkaranya yang dibuat terpisah oleh polisi antara berkas berkas perkara penyerangan terhadap polisi dan dugaan berkas perkara unlawful killing yang dilakukan anggota Polri.

"Sekarang kan kesannya polisi menyidik kasus itu terpisah (splitzing), padahal itu kasus tidak bisa di split. Kalau memang ada penyerangan dari laskar FPI dan kemudian polisi melakukan penembakan harusnya jadi satu berkas. Apalagi kewenangan splitzing itu hanya jaksa yang punya," ujarnya.