Pelaporan pencatutan nama Jokowi tak boleh abaikan kontrak Freeport

Merdeka.com - Upaya Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto karena diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dinilai menjadi biang keladi kemerosotan ekonomi dan elite politik. Untuk itu, pelaporan tersebut juga tak boleh melupakan hal penting dalam kerja sama PT Freeport itu.

"Pelaporan pencatutan nama baik presiden ini tidak boleh mengabaikan dan melupakan hal penting utama tentang kontrak karya Freeport di Indonesia," kata Panel Barus, koordinator relawan Jokowi Gerakan Rakyat 20 Oktober (GERUDUK)saat perayaan pelantikan presiden dulu, Jumat (20/11).

Dalam transkrip rekaman nama Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan Darmo banyak disebut. Nama Luhut dan Darmo yang disebut itu dinilainya berdampak pada Kabinet Kerja karena posisi penting sebagai Menko Pulhukam dan Deputy Kantor Staf Presiden.

"Mengapa SN menyebut nama Luhut begitu banyak dalam transkrip itu akan merugikan Pemerintah Presiden Jokowi," kata Panel.

Maka supaya menjadi terang benderang Mahkamah Kehormatan Dewan dengan dibantu polisi harus segera mampu mengungkap kebenarannya. Menurut dia, kasus tersebut jelas mengarah ke penipuan. Maka langkah penegakan hukum harus dilakukan.

"Apa kepentingan SN dan Luhut dalam perkara Freeport? Kita semua relawan dan rakyat tidak mau ini akan merugikan Pemerintahan Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi," ujar Panel.

"Kita juga rakyat dan relawan jangan terbuai deagan langkah SS melaporkan SN ke MKD DPR. Biar saja sinetron perang antar geng seperti dikatakan Menko Rizal Ramli jadi tontonan rakyat. Yang jelas dan pasti kita tahu kinerja Menteri ESDM sedang disorot menjelang reshuffle Kabinet Jilid 2 mendatang," ujar Panel.

Panel mengajak rakyat dan relawan bersatu mendorong agar para menteri Kabinet Kerja menjalankan Nawacita. Dia juga mendukung penggantian menteri-menteri yang tidak bekerja sesuai dengan Nawacita.

"Ada mereka yang bekerja sesuai Nawacita. Adapula yang nawacita gadungan," kata Panel.