Pekan ini, pemerintah bahas payung hukum pantau WNI pulang dari Suriah

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko mengaku akan terus memantau WNI pulang dari Suriah. Pihak istana juga kata Moeldoko akan menggelar rapat bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BIN, Budi Gunawan, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Saya akan rapatkan dengan Menlu dengan Kumham dengan berbagai jajaran dengan kepolisian, BIN, TNI, untuk menyikapi itu tapi bagaimana menyiapkan contency plan, kan kalau menghadapi orang-orang kita yang ada di suriah yang pulang ke Indonesia kira-kira dalam minggu ini (kita rapatkan) sudah kita jadwalnya," kata Moeldoko di Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jl Merdeka Utara, Rabu (16/5).

Dalam rapat tersebut akan ditentukan payung hukum yang digunakan untuk bisa memantau masyarakat atau pihak-pihak yang datang ke Indonesia dari Suriah. Dia mencontohkan seseorang yang pernah pergi ke Suriah akan ditelisik lebih dalam oleh pihak imigrasi serta pihak terkait seperti BIN, TNI serta pihak KemenkuHAM.

"Nanti ada kesepakatan-kesepakatan, misal namanya si A ada datanya pernah pergi ke suriah tanggal sekian, pulang nama foto bisa segera diedarkan imigrasi kepada seluruh jajarannya. Sehingga semuanya aware dengan situasi itu, itu lah kira-kira," kata Moeldoko.

Sementara menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta kepada seluruh lapisan masyarakat lebih pro aktif memantau pergerakan yang mencurigakan. Khususnya yang mengarah ke tindakan terorisme dan radikalisme.

"Bila perlu hansip, segala macam, orang-orang dilibatkan semua. Kan negara kita," kata Ryamizard di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/5).

Menurut Ryamizard, pemerintah saat ini tengah mewaspadai adanya informasi terkait kepulangan 500 WNI dari Suriah. Mantan Pangkostrad ini mengatakan kepolisian, TNI, dan intelijen terus melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap 500 WNI ini.

"Mengawasi macam-macam. Yang penting gini lah, bangsa ini harus aman, rakyat harus senang, kalau didiamkan saja sama tentara dan lain-lain kan nanti enggak tenang," ucap Ryamizard.

Ryamizard pun meyakini bahwa Polri, TNI, dan intelijen mempunyai personel yang cukup untuk memantau pergerakan dari 500 WNI tersebut.

"Polisi, tentara, saya yang di Kemhan mantau juga," tegasnya.